Kompas.com - 28/06/2020, 15:28 WIB
Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih usai sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaAnggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih usai sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI mengungkap ada 397 orang yang terindikasi rangkap jabatan duduk di kursi komisaris BUMN.

Tak hanya itu, 167 orang lainnya juga terindikasi rangkap jabatan duduk di kursi anak usaha BUMN.

Menurut Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih, para komisaris tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.

"Saya sebut terindikasi karena perlu divalidasi apakah dia masih ASN (aparatur sipil negara) aktif, atau TNI aktif yang sudah pensiun," ungkap Alamsyah dalam telekonferensi, Minggu (28/6/2020).

Baca juga: Ombudsman RI Ungkap Ada 397 Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan

Ia menambahkan, data yang diungkap tersebut merupakan data tahun 2019. Sehingga, perlu divalidasi apakah komisaris yang terindikasi rangkap jabatan tersebut masih menduduki posisi tertentu di instansi asal pada tahun ini.

Namun, secara rinci, ia mengungkapkan, dari 397 komisaris yang terindikasi rangkap jabatan di BUMN, mayoritas berasal dari kementerian (64 persen).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selanjutnya diikuti oleh lembaga non kementerian (28 persen) dan akademisi (8 persen).

"Dari kementerian itu ada 254 orang, lembaga non kementerian 112 orang, dan akademisi atau perguruan tinggi 31 orang," ujarnya.

Lebih jelasnya, ia menuturkan, komisaris yang berasal dari kementerian terdiri atas 55 orang dari Kementerian BUMN, 42 orang dari Kementerian Keuangan, masing-masing 17 orang dari Kementerian PUPR dan Kemenhub, serta 16 orang dari Kemensetneg.

Baca juga: Ombudsman RI Ungkap Ada 397 Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan

Sisanya, 13 orang dari kementerian koordinator, masing-masing 9 orang dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, 8 orang Kementerian PPN, dan 68 orang kementerian lainnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Penelusuran PPATK: Rekening Anak Akidi Tio Tak Sampai Rp 2 Triliun

Hasil Penelusuran PPATK: Rekening Anak Akidi Tio Tak Sampai Rp 2 Triliun

Nasional
ICW Desak Sidang Etik Terhadap Lili Pintauli Dilakukan secara Objektif dan Independen

ICW Desak Sidang Etik Terhadap Lili Pintauli Dilakukan secara Objektif dan Independen

Nasional
Ibu Hamil Perhatikan Tips Ini Sebelum Melakukan Vaksinasi Covid-19...

Ibu Hamil Perhatikan Tips Ini Sebelum Melakukan Vaksinasi Covid-19...

Nasional
19 Napi Bandar Narkoba Asal Lampung Dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan

19 Napi Bandar Narkoba Asal Lampung Dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan

Nasional
Kematian Covid-19 Tembus 100.000 dan Vaksinasi Dosis Kedua yang Baru 10 Persen

Kematian Covid-19 Tembus 100.000 dan Vaksinasi Dosis Kedua yang Baru 10 Persen

Nasional
Kemenkes: Tren Rawat Inap Pasien Covid-19 Meningkat di Luar Jawa-Bali

Kemenkes: Tren Rawat Inap Pasien Covid-19 Meningkat di Luar Jawa-Bali

Nasional
Naik 348 Persen pada Juli, Kematian Pasien Covid-19 Diharapkan Turun di Agustus

Naik 348 Persen pada Juli, Kematian Pasien Covid-19 Diharapkan Turun di Agustus

Nasional
Dari Kasus Salah Input Data Vaksinasi, Ini yang Perlu Diketahui soal NIK WNA

Dari Kasus Salah Input Data Vaksinasi, Ini yang Perlu Diketahui soal NIK WNA

Nasional
5 Calon Hakim Agung Diwawancara Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Pernah Disebut Pembangkang

5 Calon Hakim Agung Diwawancara Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Pernah Disebut Pembangkang

Nasional
Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Dewas: Masih Periksa Saksi

Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Dewas: Masih Periksa Saksi

Nasional
Angka Kematian Akibat Covid-19 Tembus 100.000 Kasus, Ini 10 Provinsi dengan Kasus Kematian Tertinggi

Angka Kematian Akibat Covid-19 Tembus 100.000 Kasus, Ini 10 Provinsi dengan Kasus Kematian Tertinggi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Angka Kematian Akibat Covid-19 Masih Tinggi | Pulau Jawa Catatkan Kematian Pasien Corona Tertinggi Selama Juli 2021

[POPULER NASIONAL] Angka Kematian Akibat Covid-19 Masih Tinggi | Pulau Jawa Catatkan Kematian Pasien Corona Tertinggi Selama Juli 2021

Nasional
Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X