Kompas.com - 28/06/2020, 14:53 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dalam acara webinar bertajuk Learning from Covid-19 Experiences: State and Societys Perspective, Sabtu(27/06/2020). Dok. Humas Lembaga Administrasi NegaraMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dalam acara webinar bertajuk Learning from Covid-19 Experiences: State and Societys Perspective, Sabtu(27/06/2020).

KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo telah mengambil kebijakan yang berfokus pada tiga aspek yaitu kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dalam acara web seminar (Webinar) bertajuk Learning from Covid-19 Experiences: State and Society's Perspective, Sabtu (27/06/2020).

Menurut dia, kebijakan itu dilakukan agar tingkat kesembuhan masyarakat selalu meningkat dan protokol kesehatan dapat dijalankan secara maksimal.

"Oleh karenanya, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai rekomendasi World Health Organization (WHO) untuk memutus mata rantai Covid-19," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Memasuki “New Normal”, LAN Terus Berupaya Tingkatkan Kompetensi ASN

Meski demikian, pemerintah mempertimbangkan untuk tidak melakukan lockdown, melainkan membatasi kegiatan sosial dengan mematuhi protokol yang telah ditetapkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Selain itu, penambahan jumlah kapasitas pemeriksaan tes swab terus ditingkatkan”, imbuh Menteri Tjahjo.

Dalam webinar yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara-Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) itu, ia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah, terkait aspek ekonomi adalah dengan memberikan relaksasi pembayaran kredit.

"Selain itu, Pemerintah juga memberikan diskon pembayaran pajak, pembebasan pembayaran listrik untuk golongan miskin, dan lain sebagainya," ujar Menpan RB.

Baca juga: LAN Lakukan Penyederhanaan Birokrasi untuk Hadapi New Normal

Pemerintah turut memperkuat jaringan pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi ini dengan pemberian bantuan langsung setidaknya untuk 6 bulan ke depan.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kurva dapat menjadi landai sehingga pada Agustus, pemerintah dapat melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan kehidupan new normal atau tatanan normal baru.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Babak Baru Drama Demokrat: Kubu Moeldoko Judicial Review AD/ART ke MA

Babak Baru Drama Demokrat: Kubu Moeldoko Judicial Review AD/ART ke MA

Nasional
4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

Nasional
Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional Dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional Dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Nasional
Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.