Kompas.com - 28/06/2020, 11:27 WIB
Gedung baru Menara Kompas, Palmerah Selatan, Jakarta, tempat berlangsungnya acara Syukuran KG, Kamis (26/1/2017). Acara yang tahun ini bertema Kreafit ini, merupakan kegiatan tahunan dan menjadi cara Kompas Gramedia mensyukuri setiap hasil yang telah dicapai selama ini. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGGedung baru Menara Kompas, Palmerah Selatan, Jakarta, tempat berlangsungnya acara Syukuran KG, Kamis (26/1/2017). Acara yang tahun ini bertema Kreafit ini, merupakan kegiatan tahunan dan menjadi cara Kompas Gramedia mensyukuri setiap hasil yang telah dicapai selama ini.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini, Minggu (28/6/2020), Harian Kompas tepat berusia 55 tahun, terhitung sejak pertama kali terbit pada 28 Juni 1965 silam.

Usia 55 tahun bukanlah angka yang singkat dalam sebuah perjalanan waktu. Lebih dari separuh abad Harian Kompas turut mengawal perkembangan yang terjadi republik ini.

Berbicara mengenai nama "Kompas", ada peran besar Presiden RI pertama Soekarno, di balik pemberian nama tersebut.

Dikutip dari buku Syukur Tiada Akhir, Jejak Langkah Jakob Oetama (2011), kehadiran Kompas berawal dari situasi politik tegang yang terpolarisasi kala itu.

Setelah Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 terbit, ada tiga kekuatan politik besar yang muncul.

Baca juga: 52 Tahun Harian Kompas dan Warisan Jurnalisme Jakob Oetama

Pertama, Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Dekrit Presiden menyebabkan konsolidasi kekuasaan dan politik terpusat kepada Bung Karno, yang menjalankan praktik demokrasi terpimpin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua, adalah Partai Komunis Indonesia yang merapat pada Bung Karno. PKI juga memiliki sejumlah media yang menjadi corong partai dan menyebarkan pemikirannya secara masif.

Dalam beberapa hal, pemikiran itu dinilai cenderung membelenggu masuknya informasi dari luar.

Ketiga, adalah kekuatan ABRI yang berusaha meredam kekuatan politik PKI. ABRI berusaha menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat dan politik yang non atau anti-komunis.

Baca juga: 55 Tahun Harian Kompas, Panduan Masyarakat Mengarungi Informasi dan Peristiwa

Pada April 1965, Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen Achmad Yani mengusulkan kepada mantan Menteri Perkebunan Frans Seda agar mendirikan surat kabar non-partai untuk mengimbangi hegemoni surat kabar partisan.

Frans Seda yang juga merupakan tokoh katolik kemudian menemui Ketua Umum Partai Katolik Indonesia Ignatius Joseph Kasimo untuk merealisasikan gagasan tersebut.

PK Ojong dan Jakob Oetama

Duo Jakob Oetama dan Petrus Kanisius (PK) Ojong yang sebelumnya telah mendirikan majalah Intisari pada 1963 pun dilibatkan.

Pelibatan ini atas dasar keduanya memiliki pengalaman dalam memimpin surat kabar.

Dilansir dari laman Korporasi.Kompas.id, Jakob Oetama sebelumnya merupakan redaktur mingguan Penabur, sedangkan PK Ojong adalah pemimpin redaksi mingguan Star Weekly.

Baca juga: 55 Tahun Harian Kompas, Panduan Masyarakat Mengarungi Informasi dan Peristiwa

Namun, rencana pelibatan itu tidak serta merta diterima begitu saja oleh keduanya.

"Kami berdua sebenarnya enggan menerima permintaan menerbitkan surat kabar Kompas. Lingkungan politik, ekonomi dan infrastruktur pada masa itu tidak menunjangnya," tulis Jakob dalam Tajuk Rencana Kompas yang terbit pada 2 Juni 1980 lalu.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 2.720, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.198.678

UPDATE: Bertambah 2.720, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.198.678

Nasional
Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadir secara Virtual dalam Covid-19 Summit Malam Ini

Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadir secara Virtual dalam Covid-19 Summit Malam Ini

Nasional
Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

Nasional
HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

Nasional
Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

Nasional
Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

Nasional
Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

Nasional
Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

Nasional
KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

Nasional
Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Nasional
Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

Nasional
Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

Nasional
Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

Nasional
Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.