Kompas.com - 28/06/2020, 11:27 WIB
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini, Minggu (28/6/2020), Harian Kompas tepat berusia 55 tahun, terhitung sejak pertama kali terbit pada 28 Juni 1965 silam.

Usia 55 tahun bukanlah angka yang singkat dalam sebuah perjalanan waktu. Lebih dari separuh abad Harian Kompas turut mengawal perkembangan yang terjadi republik ini.

Berbicara mengenai nama "Kompas", ada peran besar Presiden RI pertama Soekarno, di balik pemberian nama tersebut.

Dikutip dari buku Syukur Tiada Akhir, Jejak Langkah Jakob Oetama (2011), kehadiran Kompas berawal dari situasi politik tegang yang terpolarisasi kala itu.

Setelah Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 terbit, ada tiga kekuatan politik besar yang muncul.

Baca juga: 52 Tahun Harian Kompas dan Warisan Jurnalisme Jakob Oetama

Pertama, Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Dekrit Presiden menyebabkan konsolidasi kekuasaan dan politik terpusat kepada Bung Karno, yang menjalankan praktik demokrasi terpimpin.

Kedua, adalah Partai Komunis Indonesia yang merapat pada Bung Karno. PKI juga memiliki sejumlah media yang menjadi corong partai dan menyebarkan pemikirannya secara masif.

Dalam beberapa hal, pemikiran itu dinilai cenderung membelenggu masuknya informasi dari luar.

Ketiga, adalah kekuatan ABRI yang berusaha meredam kekuatan politik PKI. ABRI berusaha menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat dan politik yang non atau anti-komunis.

Baca juga: 55 Tahun Harian Kompas, Panduan Masyarakat Mengarungi Informasi dan Peristiwa

Pada April 1965, Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen Achmad Yani mengusulkan kepada mantan Menteri Perkebunan Frans Seda agar mendirikan surat kabar non-partai untuk mengimbangi hegemoni surat kabar partisan.

Frans Seda yang juga merupakan tokoh katolik kemudian menemui Ketua Umum Partai Katolik Indonesia Ignatius Joseph Kasimo untuk merealisasikan gagasan tersebut.

PK Ojong dan Jakob Oetama

Duo Jakob Oetama dan Petrus Kanisius (PK) Ojong yang sebelumnya telah mendirikan majalah Intisari pada 1963 pun dilibatkan.

Pelibatan ini atas dasar keduanya memiliki pengalaman dalam memimpin surat kabar.

Dilansir dari laman Korporasi.Kompas.id, Jakob Oetama sebelumnya merupakan redaktur mingguan Penabur, sedangkan PK Ojong adalah pemimpin redaksi mingguan Star Weekly.

Baca juga: 55 Tahun Harian Kompas, Panduan Masyarakat Mengarungi Informasi dan Peristiwa

Namun, rencana pelibatan itu tidak serta merta diterima begitu saja oleh keduanya.

"Kami berdua sebenarnya enggan menerima permintaan menerbitkan surat kabar Kompas. Lingkungan politik, ekonomi dan infrastruktur pada masa itu tidak menunjangnya," tulis Jakob dalam Tajuk Rencana Kompas yang terbit pada 2 Juni 1980 lalu.

Presiden Soekarno menyampaikan pidato kenegaraan pada peringatan 5 tahun kemerdekaan RI di halaman Istana Merdeka pada 17 Agustus 1950.Arsip KOMPAS Presiden Soekarno menyampaikan pidato kenegaraan pada peringatan 5 tahun kemerdekaan RI di halaman Istana Merdeka pada 17 Agustus 1950.
Hal itu tidak terlepas dari pandangan politik keduanya yang menolak belenggu pemerintahan Soekarno terhadap masuknya informasi dari luar.

Lahirnya majalan Intisari pun dimaksudkan untuk mendobrak politik isolasi yang dilakukan Soekarno kala itu.

Namun pada akhirnya Jakob dan Ojong sepakat dengan persyaratan. Harian yang hendak terbit bukanlah corong partai, berdiri di atas semua golongan, bersifat umum dan berdasarkan kemajemukan Indonesia.

Kesepakatan itu dicapai dan akhirnya Yayasan Bentara Rakyat didirikan. Nama tersebut terinspirasi dari majalah Bentara yang populer di Flores.

Baca juga: Jakob Oetama Raih Penghargaan Jurnalisme dari Achmad Bakrie Award

Di balik nama Kompas

Setelah ide disepakati, tahap berikutnya adalah proses mendapatkan izin.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu bkti adanya pelanggan, setidaknya berdasarkan 3.000 tanda tangan.

Berkat bantuan Frans Seda, persyaratan itu dipenuhi. Namun, Frans Seda yang saat itu merupakan anggota kabinet, akhirnya melaporkan rencana itu kepada Soekarno.

Saat itu, nama harian yang hendak dipublikasikan adalah Bentara Rakyat.

Soekarno tak keberatan. Bahkan ia memberikan nama lain yang kelak menjadikan harian Kompas sebagai koran terbesar di Indonesia hingga kini.

"Aku akan memberi nama yang lebih bagus.. 'Kompas'. Tahu toh apa itu kompas? Pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan dan hutan rimba.." ujar Soekarno.

Ketika dummy dengan kop Bentara Rakyat siap dicetak, usulan Bung Karno pun disampaikan dan diterima.

Wartawan Kompas saat itu, Edward Linggar, langsung menyiapkan logo dalam semalam.

Logo disetujui Jakob dan Ojong, dan dipakai hingga kini.

Kendati, logo yang ada saat ini sudah mengalami perubahan kecil, terutama dalam hal tebal dan tipisnya huruf.

Baca juga: Jakob Oetama, PK Ojong, dan Sejarah di Balik Lahirnya Kompas

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati Jadi Hakim Agung

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati Jadi Hakim Agung

Nasional
Saat KPK Masih Memanjangkan Sabar Meladeni Lukas Enembe...

Saat KPK Masih Memanjangkan Sabar Meladeni Lukas Enembe...

Nasional
Bareskrim Periksa Kesehatan Bharada E, Bripka Ricky, dan Kuat Jelang Pelimpahan Tahap II

Bareskrim Periksa Kesehatan Bharada E, Bripka Ricky, dan Kuat Jelang Pelimpahan Tahap II

Nasional
Ungkap Sikap DPR, Puan Maharani Harap Kenaikan Harga BBM Tak Buat Kualitas Kesejahteraan Rakyat Turun

Ungkap Sikap DPR, Puan Maharani Harap Kenaikan Harga BBM Tak Buat Kualitas Kesejahteraan Rakyat Turun

Nasional
PDI-P Sindir PSI yang Deklarasikan Ganjar Jadi Capres: Ngomonglah Sama Ketum, Begitu Loh Bos!

PDI-P Sindir PSI yang Deklarasikan Ganjar Jadi Capres: Ngomonglah Sama Ketum, Begitu Loh Bos!

Nasional
Penyelidikan TGIPF Bisa Dipakai Menjerat Pelaku Pidana Lain di Tragedi Kanjuruhan

Penyelidikan TGIPF Bisa Dipakai Menjerat Pelaku Pidana Lain di Tragedi Kanjuruhan

Nasional
FGD Reformasi Hukum Peradilan, Sejumlah Aktivis dan Pakar Hukum Kumpul di Kemenko Polhukam

FGD Reformasi Hukum Peradilan, Sejumlah Aktivis dan Pakar Hukum Kumpul di Kemenko Polhukam

Nasional
Pengacara: Bharada E Siap jika Dihadapkan Langsung dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Pengacara: Bharada E Siap jika Dihadapkan Langsung dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Nasional
Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Nasional
DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

Nasional
Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.