Kompas.com - 28/06/2020, 08:57 WIB
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama mengajukan anggaran untuk pembangunan jalur Virtual Private Network (VPN) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Plt Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar memastikan, bahwa pemanfaatan akses VPN akan digunakan untuk kepentingan pekerjaan.

"Karena penyedia jalur VPN adalah perusahaan telekomunikasi resmi, maka jalur VPN di Kementerian Agama tetap sesuai regulasi pemerintah yang ada di Indonesia, yaitu tidak bisa mengakses situs porno," kata Nizar seperti dilansir dari laman resmi Kemenag, Minggu (28/6/2020).

Ia pun memastikan bahwa akses VPN yang akan dibuka tidak akan disalahgunakan.

"Malah, jalur VPN Kementerian Agama bisa ditambahkan kebijakan yang mendukung produktivitas kerja. Misalnya, membatasi akses ke situs internet seperti Youtube atau Facebook atau situs lainnya," imbuh dia.

Nizar menambahkan, penggunaan jalur VPN dinilai lebih aman, karena jalurnya bersifat pribadi yang dibangun secara virtual. Sehingga, langkah tersebut dinilai cukup produktif di dalam melindungi data masyarakat dari upaya pencurian data.

Lebih jauh, ia mengatakan, saat ini hampir di seluruh instansi, baik swasta maupun pemerintah membutuhkan jalur VPN.

Baca juga: Kuota Haji Tahun Ini 10.000, Mayoritas untuk Ekspatriat

Kementerian Agama sendiri diketahui sudah lama menggunakan VPN namun baru terbatas pada akses aplikasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Penggunaan VPN juga dilakukan untuk kepentingan hubungan dengan kementerian/lembaga lain. Misalnya, untuk komunikasi data Dukcapil ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), komunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kantor Staf Presiden (KSP), bank, dan instansi lainnya.

"Jalur VPN ini juga bisa digunakan untuk pelaksanaan e-audit dari kantor pusat ke kantor Kemenag daerah," terang Nizar.

Pada masa pandemi seperti saat ini, ia mengatakan, VPN memiliki peran yang lebih besar di dalam mendukung pelaksanaan tugas kantor.

Pasalnya, pegawai yang bekerja di rumah juga bisa aman masuk ke jalur VPN kantor, sehingga fasilitas jaringannya sama seperti yang digunakan saat bekerja di kantor.

"Untuk tahun 2021, Kementerian Agama punya tanggung jawab menyelesaikan arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian Agama, sesuai amanah Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE. Arsitektur tersebut termasuk arsitektur jaringan yang menghubungkan kantor pusat dan kantor daerah," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 20 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 20 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Mengapa Lembaga Legislatif Dipilih Rakyat?

Mengapa Lembaga Legislatif Dipilih Rakyat?

Nasional
Brigjen NA Penembak Kucing Diduga Prajurit TNI AL, KSAL: Silakan Proses bila Langgar Hukum

Brigjen NA Penembak Kucing Diduga Prajurit TNI AL, KSAL: Silakan Proses bila Langgar Hukum

Nasional
Yudo Margono Akan Pimpin Pertemuan KSAL Se-ASEAN, Bahas Rencana Latihan Bersama

Yudo Margono Akan Pimpin Pertemuan KSAL Se-ASEAN, Bahas Rencana Latihan Bersama

Nasional
KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Imam Kambali

KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Imam Kambali

Nasional
Mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar

Mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar

Nasional
Putri Candrawati Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Brigadir J Harap Motif Pembunuhan Terbuka

Putri Candrawati Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Brigadir J Harap Motif Pembunuhan Terbuka

Nasional
Wali Kota Wahdi Ingin Produk Lokal Kota Metro Penuhi TKDN 25 Persen

Wali Kota Wahdi Ingin Produk Lokal Kota Metro Penuhi TKDN 25 Persen

Nasional
Jokowi Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Apa ?

Jokowi Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Apa ?

Nasional
TNI AL Akan Gelar Latihan Armada Jaya, Pesawat Udara hingga Kapal Selam Dikerahkan

TNI AL Akan Gelar Latihan Armada Jaya, Pesawat Udara hingga Kapal Selam Dikerahkan

Nasional
Kenang Jasa Pahlawan, TNI AL Gelar Doa Bersama di Laut Jakarta

Kenang Jasa Pahlawan, TNI AL Gelar Doa Bersama di Laut Jakarta

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain dalam Kasus Brigadir J

Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain dalam Kasus Brigadir J

Nasional
Ada 10 Kota dengan Realisasi APBD Rendah, Salah Satunya Depok

Ada 10 Kota dengan Realisasi APBD Rendah, Salah Satunya Depok

Nasional
KPK Tahan Eks Kepala Bappeda Jatim Terkait Suap Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

KPK Tahan Eks Kepala Bappeda Jatim Terkait Suap Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

Nasional
Pengacara Mengaku Kena 'Prank' Istri Ferdy Sambo soal Dugaan Pelecehan Seksual

Pengacara Mengaku Kena "Prank" Istri Ferdy Sambo soal Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.