Indonesia Disebut Bisa Jadi Hotspot Covid-19, Ini Tanggapan Pemerintah

Kompas.com - 27/06/2020, 14:08 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (15/6/2020). DOKUMENTASI BNPBJuru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (15/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto mengatakan, masyarakat harus disiplin beradaptasi dengan kebiasaan baru agar selalu aman dari risiko penularan Covid-19.

Hal itu dismpaikannya menanggapi ulasan di salah satu media internasional tentang Indonesia yang bisa menjadi hotspot  atau pusat penularan baru Covid-19. 

"Lakukan adaptasi kebiasaan baru jika ingin produktif. Pada intinya harus aman dari Covid-19," ujar Yuri saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (27/6/2020).

Baca juga: Cegat Ambulans dan Ambil Paksa Jenazah Pasien Covid-19, 8 Orang Ditangkap

Menurut Yuri, produktif tetapi aman dari Covid-19 merupakan hal yang mutlak.

Dengan begitu, meluasnya penularan virus pada masa new normal bisa ditekan.

Yuri mengingatkan, aktivitas luar rumah yang sudah boleh dilakukan masyarakat hanyalah yang sifatnya produktif.

Jika aktivitas tersebut masih bisa ditunda atau tidak diperlukan, masyarakat tetap diminta tinggal di rumah.

Hal ini demi mencegah rantai penularan Covid-19.

"Aktivitas di luar rumah semata-mata hanya untuk kepentingan produktivitas kita. Bukan berarti kepentingan-kepentingan yang bisa ditunda, yang tidak perlu dilakukan, masih kita paksakan untuk kita lakukan," kata dia. 

Yuri mengatakan, seandainya pun ingin kembali produktif di luar rumah, masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Sebelumnya, Yurianto juga mengatakan, ada tiga lokasi yang rawan menjadi titik-titik baru penularan Covid-19 berdasarkan kajian ahli. 

Baca juga: Jubir Pemerintah Ingatkan Risiko Tertular Covid-19 jika Pergi ke Mal

"Di era adaptasi kebiasaan baru (new normal) maka ada beberapa titik yang berpotensi untuk bisa menjadi tempat sebaran baru (penularan) Covid-19," ujar Yuri.

Pertama, kata dia, adalah ruang kantor. Untuk menghindari penularan Covid-19 di kantor, pemilik perusahaan atau pengelola disarankan mencermati tiga hal.

"Satu, perhatikan pengisian ruang dengan jumlah orang. Untuk memastikan setiap pekerja di kantor bisa menjaga jarak setidaknya 1,5 meter, antara satu dengan yang lain," tutur Yuri.

Lalu, yang harus dicermati bahwa adanya kontak yang lama antara sesama karyawan akan berpeluang untuk terjadi penularan sehingga para karyawan diharuskan menjaga jarak dan tetap memakai masker saat berada di ruang kerja.

Kemudian, harus mengatur ventilasi dan sirkulasi udara di kantor.

"Diupayakan penggunaan pendingin ruangan tidak sepanjang waktu. Mungkin dimulai pada jam tertentu dan diupayakan juga setiap hari udara di dalam kantor berganti udara segar dari luar," kata dia. 

Lokasi kedua, kata Yuri, adalah rumah makan, restoran, warung, atau kantin.

Mayoritas individu akan sering berada di lokasi tersebut di jam tertentu, misalnya saat makan siang.

Baca juga: Tekan Angka Covid-19, Jatim Diminta Contoh Singapura

Oleh karena itu, pemilik tempat makan dan masyarakat harus disiplin menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan memakai masker saat berada di tempat makan.

Lokasi ketiga adalah sarana transportasi massal. Yuri mengatakan bahwa pemerintah sudah menempuh sejumlah kebijakan untuk mengurai kepadatan di transportasi umum.

Merujuk pada tiga hal di atas, Yuri mengimbau masyarakat agar selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan di masa new normal.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Nasional
Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Nasional
Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Nasional
Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Nasional
Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Nasional
Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Nasional
Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Nasional
Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Nasional
Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Ustaz Maaher Belum Pernah Dipanggil untuk Pemeriksaan Pendahuluan

Kuasa Hukum Sebut Ustaz Maaher Belum Pernah Dipanggil untuk Pemeriksaan Pendahuluan

Nasional
Survei TII: Publik Nilai DPR Institusi Paling Korup

Survei TII: Publik Nilai DPR Institusi Paling Korup

Nasional
Jokowi: Buang Jauh-jauh Ego Sektoral, Kita Harus Gerak Cepat dalam Situasi Krisis

Jokowi: Buang Jauh-jauh Ego Sektoral, Kita Harus Gerak Cepat dalam Situasi Krisis

Nasional
Wapres Sebut Pemerintah Telah Berupaya Percepat Perizinan dengan Teknologi Digital

Wapres Sebut Pemerintah Telah Berupaya Percepat Perizinan dengan Teknologi Digital

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X