Soal PPDB DKI Jakarta, Kemendikbud Diminta Turun Tangan

Kompas.com - 27/06/2020, 13:57 WIB
Sejumlah orang tua murid terdampak PPDB DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.Sejumlah orang tua murid terdampak PPDB DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan turun tangan mengatasi kisruh pendaftaran Peserta Didik Baru ( PPDB) di DKI Jakarta.

Syaiful mengatakan, Kemendikbud mesti meninjau aturan PPDB di DKI Jakarta yang bertentangan dengan aturan Kemendikbud.

"Saya meminta kepada Kemendikbud kemarin untuk meninjau juklak-juknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan DKI yang tidak senapas, tidak selaras dengan aturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud," kata Syaiful dalam sebuah acara diskusi, Sabtu (27/6/2020).

Baca juga: PPDB di Pelosok Bogor, Jalan Menuju Sekolah Diarahkan ke Jurang oleh Google Maps

Menurut dia, Kemendikbud juga mesti mengoreksi parameter atau kriteria yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru.

Syaiful tidak setuju akan aturan di DKI Jakarta yang menjadikan calon peserta didik berusia lebih tua menjadi prioritas untuk diterima dibandingkan calon peserta didik yang jarak tempuh ke sekolahnya lebih dekat.

"Saya kira kita berada di duna pendidikan, saya kira bikinlah ukuran atau kriteria yang lebih kualitatif, yang lebih inovatif, yang lebih mencerminkan dunia pendidikan," ujar Syaiful.

 

Ia pun mengaku telah menerima laporan dari orangtua yang menyebut ada calon murid yang tak diterima karena kalah saing dengan calon murid yang berusia lebih tua meski rumah calon murid itu lokasinya dekat dengan sekolah.

"Jadi anak muda yang umurnya masih muda itu tidak bisa sekolah padahal dia tinggal lima langkah ke sekolah yang ada di tempatnya itu. Ini yang disebut ketidakadilan dan ini tidak boleh terjadi," kata Syaiful.

Adapun jalur zonasi PPDB DKI Jakarta tahun ini menuai polemik karena dianggap memprioritaskan anak berusia tua.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Penetapan Zonasi Sekolah untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021.

Baca juga: Orangtua Murid Ini Emosi, Anaknya Gagal Masuk Sekolah Lewat PPDB karena Terlalu Muda

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X