Kompas.com - 26/06/2020, 23:22 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari meminta, Polri menghapuskan praktik penyiksaan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Langkah ini, kata dia, harus diterapkan Polri, karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan serta Perlakuan dan Penghukuman Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Lainnya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

Pernyataan ini disampaikan Taufik dalam memperingati Hari Anti-penyiksaan International yang jatuh pada Jumat (26/6/2020).

Baca juga: Temuan Kontras: 62 Praktik Penyiksaan Setahun Terakhir, Mayoritas oleh Polisi

"Wujud dari pelaksanaan program Polri yang profesional, modern dan terpercaya atau promoter, terlihat dari keberhasilan Polri untuk memastikan dihentikannya segala praktik penyiksaan dalam setiap proses hukum, menindak tegas oknum pelaku penyiksaan, dan membangun sistem dan kultur kepolisian yang mampu menjamin tidak terjadinya praktik penyiksaan," kata Taufik dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2020).

Hasil pemantauan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), selama periode Juli 2019 sampai Mei 2020, tercatat 62 kasus praktik penyiksaan. Dari jumlah itu, 48 kasus di antaranya dilakukan oleh institusi Kepolisian.

Taufik mengatakan, faktanya kasus penyiksaan masih terjadi di beberapa tempat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, Polri memiliki Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan larangan terhadap praktik penyiksaan.

Oleh karenanya, menurut Taufik, peraturan internal tidak cukup, harus diikuti dengan pembangunan sistem dan perbaikan kultur guna mencegah terjadinya tindakan penyiksaan.

Selain itu, Taufik mengingatkan, keterangan yang diperoleh melalui tindakan penyiksaan, dalam proses hukum tidak dapat bernilai sebagai alat bukti di persidangan.

Baca juga: Kontras Ungkap soal Penyiksaan Siber yang Ancam Kebebasan Berekspresi

"Hakim di persidangan harus menindaklanjuti secara serius terhadap adanya pengakuan tindak penyiksaan agar putusan didasarkan pada keadilan dan proses hukum yang benar sesuai prinsip-prinsip rule of law dan fair trial," ujarnya.

Lebih lanjut, Taufik mengatakan, ia mendorong revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan menekankan perbaikan hukum acara pidana yang mampu mencegah praktik penyiksaan dalam proses hukum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Nasional
Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Nasional
Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Nasional
Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Nasional
Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

Nasional
Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

Nasional
Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.