Anggota Komisi III Desak Polri Hapuskan Praktik Penyiksaan

Kompas.com - 26/06/2020, 23:22 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari meminta, Polri menghapuskan praktik penyiksaan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Langkah ini, kata dia, harus diterapkan Polri, karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan serta Perlakuan dan Penghukuman Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Lainnya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

Pernyataan ini disampaikan Taufik dalam memperingati Hari Anti-penyiksaan International yang jatuh pada Jumat (26/6/2020).

Baca juga: Temuan Kontras: 62 Praktik Penyiksaan Setahun Terakhir, Mayoritas oleh Polisi

"Wujud dari pelaksanaan program Polri yang profesional, modern dan terpercaya atau promoter, terlihat dari keberhasilan Polri untuk memastikan dihentikannya segala praktik penyiksaan dalam setiap proses hukum, menindak tegas oknum pelaku penyiksaan, dan membangun sistem dan kultur kepolisian yang mampu menjamin tidak terjadinya praktik penyiksaan," kata Taufik dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2020).

Hasil pemantauan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), selama periode Juli 2019 sampai Mei 2020, tercatat 62 kasus praktik penyiksaan. Dari jumlah itu, 48 kasus di antaranya dilakukan oleh institusi Kepolisian.

Taufik mengatakan, faktanya kasus penyiksaan masih terjadi di beberapa tempat.

Padahal, Polri memiliki Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan larangan terhadap praktik penyiksaan.

Oleh karenanya, menurut Taufik, peraturan internal tidak cukup, harus diikuti dengan pembangunan sistem dan perbaikan kultur guna mencegah terjadinya tindakan penyiksaan.

Selain itu, Taufik mengingatkan, keterangan yang diperoleh melalui tindakan penyiksaan, dalam proses hukum tidak dapat bernilai sebagai alat bukti di persidangan.

Baca juga: Kontras Ungkap soal Penyiksaan Siber yang Ancam Kebebasan Berekspresi

"Hakim di persidangan harus menindaklanjuti secara serius terhadap adanya pengakuan tindak penyiksaan agar putusan didasarkan pada keadilan dan proses hukum yang benar sesuai prinsip-prinsip rule of law dan fair trial," ujarnya.

Lebih lanjut, Taufik mengatakan, ia mendorong revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan menekankan perbaikan hukum acara pidana yang mampu mencegah praktik penyiksaan dalam proses hukum.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AD Terima Laporan Hasil Uji Klinis Obat Anticovid-19, Diklaim Ampuh 90 Persen

TNI AD Terima Laporan Hasil Uji Klinis Obat Anticovid-19, Diklaim Ampuh 90 Persen

Nasional
Ketua KPU Harap Semua Pihak Terapkan Protokol Kesehatan di Setiap Proses Pilkada 2020

Ketua KPU Harap Semua Pihak Terapkan Protokol Kesehatan di Setiap Proses Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Bersepeda Sambil Bagikan Masker di Kebun Raya Bogor

Jokowi Bersepeda Sambil Bagikan Masker di Kebun Raya Bogor

Nasional
UPDATE : Tak Kurang dari 1.862.801 Spesimen Terkait Covid-19 Telah Diperiksa

UPDATE : Tak Kurang dari 1.862.801 Spesimen Terkait Covid-19 Telah Diperiksa

Nasional
KPU: 226 Daerah Sudah Transfer 100 Persen Dana Pilkada 2020 ke Penyelenggara Pemilu

KPU: 226 Daerah Sudah Transfer 100 Persen Dana Pilkada 2020 ke Penyelenggara Pemilu

Nasional
Azwar Anas: Pemimpin Ideal Itu yang Mendengarkan Aspirasi Rakyat

Azwar Anas: Pemimpin Ideal Itu yang Mendengarkan Aspirasi Rakyat

Nasional
UPDATE : Kasus Suspek Covid-19 Tembus 76.327 Orang

UPDATE : Kasus Suspek Covid-19 Tembus 76.327 Orang

Nasional
Bertambah 2.345 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Bertambah 2.345 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
UPDATE 15 Agustus: Bertambah 50 Orang, Total 6.071 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 15 Agustus: Bertambah 50 Orang, Total 6.071 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Update: Bertambah 2.345, Kasus Covid-19 Jadi 137.468 Orang

Update: Bertambah 2.345, Kasus Covid-19 Jadi 137.468 Orang

Nasional
UPDATE 15 Agustus: Bertambah 1.703 Orang, Total 91.321 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 15 Agustus: Bertambah 1.703 Orang, Total 91.321 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
Erick Thohir Klaim Angka Kematian Covid-19 Indonesia Rendah

Erick Thohir Klaim Angka Kematian Covid-19 Indonesia Rendah

Nasional
Bio Farma Memperkirakan Vaksin Covid-19 Diproduksi Februari atau Maret 2021

Bio Farma Memperkirakan Vaksin Covid-19 Diproduksi Februari atau Maret 2021

Nasional
Muchdi Pr Klaim Tak Ada Dualisme di Tubuh Partai Berkarya

Muchdi Pr Klaim Tak Ada Dualisme di Tubuh Partai Berkarya

Nasional
Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Gelar Rakernas Sosialisasikan Hasil Munaslub

Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Gelar Rakernas Sosialisasikan Hasil Munaslub

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X