Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Atasi Dampak Pandemi, Pemerintah Siapkan Jaring Pengaman Ekonomi Rp 226,7 Triliun

Kompas.com - 26/06/2020, 20:45 WIB
Maria Arimbi Haryas Prabawanti,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi


KOMPAS.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan dampak domino atau beruntun baik pada aspek sosial, ekonomi, sosial dan keuangan.

Menurutnya, dampak paling terasa pada sektor ekonomi adalah investasi yang terhambat, akibat terjadi kontraksi pada bisnis ekspor impor dan menurunnya pertumbuhan ekonomi.

“Guna mengatasi dampak ekonomi tersebut, pemerintah telah menyiapkan jaring pengaman ekonomi sebesar Rp 226,7 triliun,” kata Airlangga, dalam web seminar (Webinar) bertajuk Strategi Pemulihan Ekonomi Dalam Era Tatanan Baru Perspektif Ekonomi dan Sosial, Jumat (26/06/2020).

Menurut dia, upaya tersebut dilakukan mengingat perkembangan perekonomian belum ada kepastian kapan kembali normal. Selain itu, juga belum ada kepastian kapan vaksin untuk penanganan Covid-19 ditemukan.

Baca juga: Golkar Masih Berharap Koalisi dengan PKS di Pilkada Depok 2020

Adapun terkait kebijakan lockdown atau pembatasan aktivitas untuk penanganan Covid-19 yang pemerintah daerah lakukan, berakibat pada berhentinya kegiatan ekonomi, peningkatan pengangguran dan peningkatan kemiskinan

“Ini menjadi konsensus global yang harus dikurangi atau dihentikan. Menghentikan penyakit, tapi dilain pihak juga menghentikan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK),” katanya.

Meski demikian, ia mengungkapkan, jika dilihat dari save haven atau aset investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah, setiap krisis adalah emas bagi Indonesia,

“Ada koper and whole atau aset besar yang harus dijaga, apalagi 51 persen Asahan Aluminium (inalum) sudah dimiliki Indonesia. Jadi Indonesia lebih strategis mengamankan sektor-sektor seperti ini,” katanya.

Baca juga: Golkar Mengaku Ditawari Gabung Koalisi Gerindra dan PDI-P Hadapi Pilkada Depok

Disisi lain, menurut dia, jika dilihat pada kuartal pertama perekonomian berbagai negara masihmasih positif, termasuk Indonesia, China dan india.

“Tetapi di dalam kuartal kedua, sudah masuk di zona negative. Artinya di kuartal kedua, saat Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sudah masuk zona resesi atau kemerosotan ekonomi,” katanya.

Oleh karenanya, menurut dia, penting bagi pemerintah untuk melakukan langkah agar sosial ekonomi tidak jatuh terlalu dalam.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini ada sekitar 10 juta orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan.

“Jika dalam keadaan Covid-19 tidak tertangani baik, maka jumlah kemiskinan akan meningkat dari proyeksi global sebelum pandemi yakni, 577 juta orang bisa sampai 648 - 720 juta orang,” katanya.

Sektor yang masih berpeluang

Namun demikian, masih ada beberapa sektor yang tidak terdampak mendalami pandemi Covid-19. Airlangga mengungkapkan sektor tersebut, yaitu rokok tembakau yang terlihat dari pendapatan cukai rokok.

“Sektor lain yakni, makanan pokok tumbuh 13 persen, batu bara yang tumbuh per juni, dan farmasi, serta minyak nabati terutama Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit kasar,” kata dia.

Sementara itu, lanjut Airlangga, sektor yang paling terdampak adalah pariwisata, transportasi, keuangan, otomotof usaha kecil dan menengah.

“Sektor yang masih bisa bertahan telekomunikasi, elektronik farmasi, kimia alat kesehatan, tekstil karena berhasil mengoversi produknya menjadi alat pelindung diri (APD),” sambungnya

Untuk itu, ia pun menilai, pemerintah harus menerapakan program percepatan ekonomi dengan cepat dan tepat, sehingga pengangguran dan kemiskinan bisa dikendalikan

Persepsi pemerintah dan masyarakat

Sementara itu, Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Dwia Aries Tina Pulubuhu dalam wesbinar tersebut mengatakan, diperlukan penyamaan persepsi pemerintah dan masyarakat untuk penanganan Covid-19 di era new normal.

“Misalnya, pemerintah merasa telah menggelontorkan dana ratusan triliun, tapi masyarakat merasa dana tersebut tidak tepat sasaran,” katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, perlu dibuat peta prioritas sosiodemografi agar imbang persepsi antara masyarakat dan pemerintah terutama mengenai program bantuan.

Menurut dia, dengan adanya upaya tersebut, diharapkan masalah yang timbul dalam penanganan Covid-19 di era new normal dapat diminimalisir dan bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran.

Baca juga: Ketum Golkar Apresiasi Dukungan Demokrat terkait Kebijakan Pemerintah Tangani Covid-19

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Padjajaran, Rina Indriastuti menambahkan,diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi situasi ketidakpastian akibat Covid-19.

“Perlu adanya keseimbangan live atau hidup, dan livelihoods atau penghidupan,” kata Rina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com