SOROT POLITIK

Atasi Dampak Pandemi, Pemerintah Siapkan Jaring Pengaman Ekonomi Rp 226,7 Triliun

Kompas.com - 26/06/2020, 20:45 WIB
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto dalam Webinar bertajuk Strategi Pemulihan Ekonomi Dalam Era Tatanan Baru Perspektif Ekonomi dan Sosial, Jumat (26/06/2020). Dok. Youtube Direktorat InovkorMenko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto dalam Webinar bertajuk Strategi Pemulihan Ekonomi Dalam Era Tatanan Baru Perspektif Ekonomi dan Sosial, Jumat (26/06/2020).

Oleh karenanya, menurut dia, penting bagi pemerintah untuk melakukan langkah agar sosial ekonomi tidak jatuh terlalu dalam.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini ada sekitar 10 juta orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan.

“Jika dalam keadaan Covid-19 tidak tertangani baik, maka jumlah kemiskinan akan meningkat dari proyeksi global sebelum pandemi yakni, 577 juta orang bisa sampai 648 - 720 juta orang,” katanya.

Sektor yang masih berpeluang

Namun demikian, masih ada beberapa sektor yang tidak terdampak mendalami pandemi Covid-19. Airlangga mengungkapkan sektor tersebut, yaitu rokok tembakau yang terlihat dari pendapatan cukai rokok.

“Sektor lain yakni, makanan pokok tumbuh 13 persen, batu bara yang tumbuh per juni, dan farmasi, serta minyak nabati terutama Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit kasar,” kata dia.

Sementara itu, lanjut Airlangga, sektor yang paling terdampak adalah pariwisata, transportasi, keuangan, otomotof usaha kecil dan menengah.

“Sektor yang masih bisa bertahan telekomunikasi, elektronik farmasi, kimia alat kesehatan, tekstil karena berhasil mengoversi produknya menjadi alat pelindung diri (APD),” sambungnya

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu, ia pun menilai, pemerintah harus menerapakan program percepatan ekonomi dengan cepat dan tepat, sehingga pengangguran dan kemiskinan bisa dikendalikan

Persepsi pemerintah dan masyarakat

Sementara itu, Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Dwia Aries Tina Pulubuhu dalam wesbinar tersebut mengatakan, diperlukan penyamaan persepsi pemerintah dan masyarakat untuk penanganan Covid-19 di era new normal.

“Misalnya, pemerintah merasa telah menggelontorkan dana ratusan triliun, tapi masyarakat merasa dana tersebut tidak tepat sasaran,” katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, perlu dibuat peta prioritas sosiodemografi agar imbang persepsi antara masyarakat dan pemerintah terutama mengenai program bantuan.

Menurut dia, dengan adanya upaya tersebut, diharapkan masalah yang timbul dalam penanganan Covid-19 di era new normal dapat diminimalisir dan bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran.

Baca juga: Ketum Golkar Apresiasi Dukungan Demokrat terkait Kebijakan Pemerintah Tangani Covid-19

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Padjajaran, Rina Indriastuti menambahkan,diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi situasi ketidakpastian akibat Covid-19.

“Perlu adanya keseimbangan live atau hidup, dan livelihoods atau penghidupan,” kata Rina.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.