Mendagri Optimistis Jawa Timur Siap Gelar Pilkada meski Ada Pandemi Covid-19

Kompas.com - 26/06/2020, 19:08 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) bersama Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad (kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Rapat tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2021, rencana kerja pemerintah serta upaya dan kinerja pemerintah daerah dalam menangani pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) bersama Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad (kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Rapat tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2021, rencana kerja pemerintah serta upaya dan kinerja pemerintah daerah dalam menangani pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian optimistis sejumlah daerah di Jawa Timur dapat menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada), meskipun kasus Covid-19 di provinsi tersebut masih tinggi.

“Tadi kita melaksanakan rapat koordinasi, yang jelas kita optimis, karena rekan-rekan di Jatim (Jawa Timur) ini, Ibu Gubernur sangat mendukung. Kemudian juga bantuan dari Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah), Bawaslu Daerah, semua siap,” kata Mendagri melalui keterangan tertulis, Jumat (26/6/2020).

Baca juga: Kunjungi Surabaya, Mendagri Minta Pemda Responsif soal Kebutuhan Masker Warga

"Kita sangat optimis pilkada di Jatim ini Insya Allah dapat berjalan baik meskipun masih ada pandemi. Ini sudah disiapkan protokolnya terutama dari KPU sudah menyiapkan peraturan protokolnya termasuk perlindungan bagi penyelenggara, pengawas, pengaman, dan pemilih,” lanjut dia.

Tito juga berpesan agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan yang ada. Dengan demikian, masyarakat akan merasa aman menggunakan hak pilihnya.

Ia pun mengapresiasi pemerintah daerah di Jawa Timur yang telah mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dinilainya cukup baik.

Baca juga: Mahfud MD: Pilkada Serentak Tetap 9 Desember, Dananya Sudah Ada

Mantan Kapolri itu menambahkan, dibanding beberapa daerah lainnya, Jawa Timur adalah daerah dengan realisasi anggaran dari NPHD untuk KPUD dan Bawaslu daerah yang cukup tinggi.

Hal itu terlihat dari pencairan NPHD di kabupaten dan kota di Jawa Timur yang akan menyelenggarakan pilkada yang mencapai 40 persen. Tito pun meminta agar sisanya segera dicairkan pekan depan.

“Jadi saya lihat dibanding di beberapa daerah lainnya pada waktu vidcon (video conference) dua hari yang lalu, ternyata Jatim adalah yang realisasi anggaran dari NPHD KPU dan Bawaslu-nya itu termasuk yang baik, karena semua di atas 40 persen," papar Tito.

"Jadi kita minta untuk sisanya segera dicairkan minggu depan,” tutur dia.

Baca juga: Pertaruhan Kualitas Pilkada 2020 di Masa Pandemi

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X