Mendagri Optimistis Jawa Timur Siap Gelar Pilkada meski Ada Pandemi Covid-19

Kompas.com - 26/06/2020, 19:08 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) bersama Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad (kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Rapat tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2021, rencana kerja pemerintah serta upaya dan kinerja pemerintah daerah dalam menangani pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) bersama Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad (kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Rapat tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2021, rencana kerja pemerintah serta upaya dan kinerja pemerintah daerah dalam menangani pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian optimistis sejumlah daerah di Jawa Timur dapat menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada), meskipun kasus Covid-19 di provinsi tersebut masih tinggi.

“Tadi kita melaksanakan rapat koordinasi, yang jelas kita optimis, karena rekan-rekan di Jatim (Jawa Timur) ini, Ibu Gubernur sangat mendukung. Kemudian juga bantuan dari Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah), Bawaslu Daerah, semua siap,” kata Mendagri melalui keterangan tertulis, Jumat (26/6/2020).

Baca juga: Kunjungi Surabaya, Mendagri Minta Pemda Responsif soal Kebutuhan Masker Warga

"Kita sangat optimis pilkada di Jatim ini Insya Allah dapat berjalan baik meskipun masih ada pandemi. Ini sudah disiapkan protokolnya terutama dari KPU sudah menyiapkan peraturan protokolnya termasuk perlindungan bagi penyelenggara, pengawas, pengaman, dan pemilih,” lanjut dia.

Tito juga berpesan agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan yang ada. Dengan demikian, masyarakat akan merasa aman menggunakan hak pilihnya.

Ia pun mengapresiasi pemerintah daerah di Jawa Timur yang telah mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dinilainya cukup baik.

Baca juga: Mahfud MD: Pilkada Serentak Tetap 9 Desember, Dananya Sudah Ada

Mantan Kapolri itu menambahkan, dibanding beberapa daerah lainnya, Jawa Timur adalah daerah dengan realisasi anggaran dari NPHD untuk KPUD dan Bawaslu daerah yang cukup tinggi.

Hal itu terlihat dari pencairan NPHD di kabupaten dan kota di Jawa Timur yang akan menyelenggarakan pilkada yang mencapai 40 persen. Tito pun meminta agar sisanya segera dicairkan pekan depan.

“Jadi saya lihat dibanding di beberapa daerah lainnya pada waktu vidcon (video conference) dua hari yang lalu, ternyata Jatim adalah yang realisasi anggaran dari NPHD KPU dan Bawaslu-nya itu termasuk yang baik, karena semua di atas 40 persen," papar Tito.

"Jadi kita minta untuk sisanya segera dicairkan minggu depan,” tutur dia.

Baca juga: Pertaruhan Kualitas Pilkada 2020 di Masa Pandemi

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

Nasional
KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

Nasional
Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Nasional
Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Nasional
Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Nasional
Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Nasional
Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Nasional
Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Nasional
Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Nasional
Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Nasional
Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Nasional
Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Nasional
Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X