Kompas.com - 26/06/2020, 16:19 WIB
Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah di DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah di DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, partainya memutuskan untuk menempuh jalur hukum atas peristiwa pembakaran bendera partai, saat aksi unjuk rasa penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Basarah mengatakan, langkah itu ditempuh untuk memberikan pendidikan politik dan cara berdemokrasi berdasar atas hukum yang baik dan beradab.

"Maka dengan sadar, namun juga dengan sangat terpaksa, kami menempuh langkah hukum dan melaporkan kepada aparat penegak hukum atas berbagai aksi kekerasan dan fitnah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang telah mencederai semangat demokrasi kita," kata Basarah dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2020).

Baca juga: Anggota Fraksi PDI-P Menduga Ada Aktor Intelektual Pembakaran Bendera Partai, Minta Kapolri Mengusutnya

Kendati demikian, Basarah mengatakan, PDI-P akan membuka pintu maaf apabila oknum-oknum pembakar bendera tersebut mengakui kesalahannya.

"Berbagai bangsa yang menganut paham kekeluargaan kami akan membuka pintu maaf apabila oknum-oknum yang telah membakar bendera partai kami dan memfitnah Ketua Umum PDI Perjuangan punya niat baik untuk mengakui kekeliruannya dan kesalahannya," ujarnya.

Lebih lanjut, Basarah mengatakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga sudah meminta kader partai untuk mawas diri dan tidak terpancing berbagai provokasi dan adu domba.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Hasto: Serangan ke PDI-P Bertujuan Ganggu Pemerintahan Jokowi

"Bu Mega juga telah mengingatkan segenap kader PDI-P untuk memegang teguh Pancasila sebagai suluh perjuangan dalam menghadapi setiap ancaman dan masalah kebangsaan yang muncul," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyesalkan aksi pembakaran bendera partainya dalam aksi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Hasto menilai, oknum yang membakar bendera tersebut sengaja untuk memancing keributan.

"Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2020).

Hasto mengatakan, pihaknya akan menempuh jalur hukum atas pembakaran bendera tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: BUMN Terlalu Sering Kita Proteksi, Enak Sekali

Jokowi: BUMN Terlalu Sering Kita Proteksi, Enak Sekali

Nasional
Wapres Sebut Laznas Yatim Mandiri Telah Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 1.000 Anak Yatim Terdampak Pandemi

Wapres Sebut Laznas Yatim Mandiri Telah Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 1.000 Anak Yatim Terdampak Pandemi

Nasional
Akbar Tanjung: Kalau 2004 Golkar Pernah Jadi Pemenang, Insya Allah 20 Tahun Kemudian Juga Bisa

Akbar Tanjung: Kalau 2004 Golkar Pernah Jadi Pemenang, Insya Allah 20 Tahun Kemudian Juga Bisa

Nasional
Minta BUMN yang Tak Berkembang Ditutup, Jokowi: Tidak Ada 'Selamet-selametin'

Minta BUMN yang Tak Berkembang Ditutup, Jokowi: Tidak Ada "Selamet-selametin"

Nasional
Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah 'Dibukain' Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah "Dibukain" Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Nasional
Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Nasional
Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Nasional
Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Nasional
Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Nasional
OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

Nasional
Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Nasional
Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Nasional
6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

Nasional
KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

Nasional
OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.