Hingga 26 Juni Ada 38.381 ODP dan 13.506 PDP Covid-19 di Indonesia

Kompas.com - 26/06/2020, 15:54 WIB
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan yang juga Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menjawab pertanyaan saat wawancara di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (18/6/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ADirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan yang juga Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menjawab pertanyaan saat wawancara di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (18/6/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah mencatat jumlah orang dalam pemantauan ( ODP) sebanyak 38.381 orang hingga Jumat (26/6/2020).

"Kami masih melakukan pemantauan di seluruh wilayah di Tanah Air terhadap orang-orang yang perlu kita pantau (ODP) sebanyak 38.381 orang," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat sore.

Baca juga: Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Kini Tinggal 10 RW

Selain itu, berdasarkan data hingga pukul 12.00 WIB pada Kamis, tercatat jumlah pasien dalam pengawasan ( PDP) sebanyak 13.506 orang.

"Sementara pasien PDP yang masih kita awasi 13.506 orang," katanya.

Sementara itu, Yuri juga mengonfirmasi terjadi penambahan kasus meninggal dunia akibat Covid-19 dalam 24 jam terakhir sebanyak 63 orang.

Dengan begitu total kasus meninggal dunia sebanyak 2.683 orang.

Selain itu, Yuri juga menyampaikan terdapat penambahan pasien sembuh Covid-19 sebanyak 884 orang.

Dengan demikian, total pasien sembuh di Tanah Air hingga kini sebanyak 21.333 orang.

Baca juga: UPDATE: Kini Ada 51.427 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.240

Sedangkan, kasus positif Covid-19 bertambah 1.240 orang.

Sehingga, akumulasi pasien yang dinyatakan positif Covid-19 di Tanah Air hingga kini sebanyak 51.427 orang.

"Hari ini konfirmasi Covid-19 positif yang kita dapatkan sebanyak 1.240 orang, sehingga totalnya menjadi 51.427 ," jelas Yuri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Nasional
Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Nasional
KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Nasional
Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Nasional
Mahfud MD: Kasus Partai Demokrat Jadi Masalah Hukum jika Hasil KLB Didaftarkan ke Kumham

Mahfud MD: Kasus Partai Demokrat Jadi Masalah Hukum jika Hasil KLB Didaftarkan ke Kumham

Nasional
Penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Anomali Politik dan Demokrasi

Penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Anomali Politik dan Demokrasi

Nasional
KPAI: Negara Harus Hadir untuk Cegah Anak Putus Sekolah Selama Pandemi

KPAI: Negara Harus Hadir untuk Cegah Anak Putus Sekolah Selama Pandemi

Nasional
Pemerintah Diminta Gunakan Paradigma Hukum Sikapi Kisruh Demokrat

Pemerintah Diminta Gunakan Paradigma Hukum Sikapi Kisruh Demokrat

Nasional
Moeldoko dan Kudeta di Demokrat, Pengamat: Tidak Boleh Ada Pembiaran oleh Istana

Moeldoko dan Kudeta di Demokrat, Pengamat: Tidak Boleh Ada Pembiaran oleh Istana

Nasional
Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, CSIS: Menkumham Harus Profesional

Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, CSIS: Menkumham Harus Profesional

Nasional
KPAI: Angka Putus Sekolah pada Masa Pandemi Covid-19 Cukup Tinggi

KPAI: Angka Putus Sekolah pada Masa Pandemi Covid-19 Cukup Tinggi

Nasional
Andi Mallarangeng: SBY Sedih, Ada Begal Partai

Andi Mallarangeng: SBY Sedih, Ada Begal Partai

Nasional
CSIS: Jokowi Harus Bicara soal Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat Versi KLB

CSIS: Jokowi Harus Bicara soal Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat Versi KLB

Nasional
Soal Penanganan Pandemi, Airlangga: Saatnya Berpihak kepada Rakyat

Soal Penanganan Pandemi, Airlangga: Saatnya Berpihak kepada Rakyat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X