Arab Saudi Apresiasi Indonesia yang Dukung Kebijakan Haji 2020

Kompas.com - 26/06/2020, 15:25 WIB
Ilustrasi haji Kementerian Agama RIIlustrasi haji
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Arab Saudi mengapresiasi dukungan yang diberikan Indonesia di dalam penyelenggaraan ibadah haji 1441 H.

Menurut Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi, Indonesia termasuk negara yang pertama kali mendukung keputusan Saudi.

Bahkan, Indonesia telah membatalkan pemberangkatan calon jemaah ke Tanah Suci guna menghindari penularan virus corona di antara jemaah.

"Indonesia telah lebih dulu mengumumkan untuk membatalkan kebarangkatan jemaah haji. Saat ini, kita apresiasi Indonesia dan Menag karena yang pertama mendukung keputusan Saudi dalam membatasi haji," kata Essam usai bertemu Menteri Agama Fachrul Razi, Jumat (26/6/2020).

Menurut Essam, pandemi Covid-19 yang melanda hampir di seluruh negara, membuat Saudi bersikap untuk meniadakan keberangkatan haji dari seluruh negara.

Keputusan itu ditetapkan pada 21 Juni lalu. Meski demikian, ibadah haji pada tahun ini tetap diselenggarakan dengan jumlah jemaah terbatas.

Jemaah haji tahun ini hanya dibatasi untuk Warga Negara Saudi dan Warga Negara asing atau ekspatriat yang saat ini sudah berada atau berdomisili di Arab Saudi.

Baca juga: Respons WHO dan Sejumlah Negara soal Pembatasan Haji 2020

Ia menambahkan, penyelenggaraan ibadah haji seperti pada tahun-tahun sebelumnya berpotensi memunculkan kerumunan. Bahkan ada momen saat jutaan umat berkumpul pada satu titik.

Hal itulah yang kemudian dikhawatirkan berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Itu berpotensi masalah. Keputusan membatasi jemaah haji, demi keselamatan masyarakat," jelasnya.

Lebih jauh, ia mengatakan, sejak Maret 2020, Saudi telah melakukan kajian terhadap penyelenggaraan haji tahun ini.

Saudi pun telah meminta kepada negara-negara yang hendak memberangkatkan calon jemaah haji untuk tidak tergesa-gesa dalam membuat kontrak.

Menurut dia, masalah haji sangat berkait dengan pembiayaan dan proses lainnya, sehingga keputusan penundaan kontrak diambil sejak awal agar tidak ada dampak yang timbul di kemudian hari.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah, saya menyampaikan apresiasi atas sikap dan dukungan Indonesia terhadap keputusan Saudi membatasi jemaah haji tahun ini," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Nasional
Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14  Maret

Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14 Maret

Nasional
Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X