Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arab Saudi Apresiasi Indonesia yang Dukung Kebijakan Haji 2020

Kompas.com - 26/06/2020, 15:25 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Arab Saudi mengapresiasi dukungan yang diberikan Indonesia di dalam penyelenggaraan ibadah haji 1441 H.

Menurut Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi, Indonesia termasuk negara yang pertama kali mendukung keputusan Saudi.

Bahkan, Indonesia telah membatalkan pemberangkatan calon jemaah ke Tanah Suci guna menghindari penularan virus corona di antara jemaah.

"Indonesia telah lebih dulu mengumumkan untuk membatalkan kebarangkatan jemaah haji. Saat ini, kita apresiasi Indonesia dan Menag karena yang pertama mendukung keputusan Saudi dalam membatasi haji," kata Essam usai bertemu Menteri Agama Fachrul Razi, Jumat (26/6/2020).

Menurut Essam, pandemi Covid-19 yang melanda hampir di seluruh negara, membuat Saudi bersikap untuk meniadakan keberangkatan haji dari seluruh negara.

Keputusan itu ditetapkan pada 21 Juni lalu. Meski demikian, ibadah haji pada tahun ini tetap diselenggarakan dengan jumlah jemaah terbatas.

Jemaah haji tahun ini hanya dibatasi untuk Warga Negara Saudi dan Warga Negara asing atau ekspatriat yang saat ini sudah berada atau berdomisili di Arab Saudi.

Baca juga: Respons WHO dan Sejumlah Negara soal Pembatasan Haji 2020

Ia menambahkan, penyelenggaraan ibadah haji seperti pada tahun-tahun sebelumnya berpotensi memunculkan kerumunan. Bahkan ada momen saat jutaan umat berkumpul pada satu titik.

Hal itulah yang kemudian dikhawatirkan berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Itu berpotensi masalah. Keputusan membatasi jemaah haji, demi keselamatan masyarakat," jelasnya.

Lebih jauh, ia mengatakan, sejak Maret 2020, Saudi telah melakukan kajian terhadap penyelenggaraan haji tahun ini.

Saudi pun telah meminta kepada negara-negara yang hendak memberangkatkan calon jemaah haji untuk tidak tergesa-gesa dalam membuat kontrak.

Menurut dia, masalah haji sangat berkait dengan pembiayaan dan proses lainnya, sehingga keputusan penundaan kontrak diambil sejak awal agar tidak ada dampak yang timbul di kemudian hari.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah, saya menyampaikan apresiasi atas sikap dan dukungan Indonesia terhadap keputusan Saudi membatasi jemaah haji tahun ini," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com