Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tugaskan Menteri Mulai Bahas "ASEAN Travel Corridor"

Kompas.com - 26/06/2020, 15:23 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku sudah menugaskan menteri terkait untuk mulai membahas kemungkinan membuka akses keluar-masuk antarnegara di kawasan Asia Tenggara.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pleno KTT ke-36 ASEAN yang diikuti secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, (26/6/2020).

"Kita tugaskan para menteri untuk mulai membahas ASEAN travel corridor ini," kata Jokowi seperti dikutip dari siaran pers resmi.

Baca juga: Presiden Jokowi: ASEAN Harus Jadi Subjek Politik Global

Jika ASEAN travel corridor ini terwujud, masyarakat di negara-negara Asia Tenggara bisa dengan bebas melakukan perjalanan dalam kawasan di tengah pandemi Covid-19.

Hal ini penting untuk percepatan pemulihan ekonomi serta menunjukkan arti strategis komunitas ASEAN di kawasan dan di mata dunia.

Untuk itu, Presiden Jokowi berpandangan bahwa semua negara ASEAN perlu bekerja sama mewujudukan hal ini.

"Saya paham bahwa beberapa di antara kita, termasuk Indonesia, telah memulai pembicaraan secara bilateral baik dengan sesama negara ASEAN maupun dengan negara di luar ASEAN mengenai travel corridor. Namun demikian, sudah saatnya ASEAN, sebagai satu komunitas, memikirkan pengaturan ASEAN travel corridor," ucap dia. 

Namun, Jokowi juga menegaskan pengaturan ASEAN travel corridor ini harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan bertahap.

"Dimulai dengan essential business travel dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat," ucap dia. 

Baca juga: Indonesia Minta ASEAN Tak Menjadi Proksi Negara-negara Besar

Selain konektivitas fisik, Presiden Jokowi juga mendorong konektivitas digital, khususnya fasilitasi e-commerce, e-health, dan e-learning.

Akses dan kapasitas UMKM untuk masuk platform digital juga harus diperluas.

Masih dalam konteks upaya memperkuat kerja sama ekonomi kawasan, Presiden Jokowi juga menilai bahwa penandatanganan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) tahun ini memiliki makna strategis.

"RCEP akan menjadi kekuatan baru harapan baru bagi pemulihan dan resiliensi ekonomi di kawasan pasca-Covid-19," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com