KPK Periksa Agus Martowardojo, Ini yang Didalami Penyidik...

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai saksi kasus korupsi proyek e-KTP, Kamis (25/6/2020) kemarin.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik menggali informasi terkait penganggaran proyek e-KTP dalam pemeriksaan terhadap Agus tersebut.

"Penyidik mengonfirmasi saksi saat masih menjabat Menteri Keuangan mengenai penganggaran proyek E-KTP, khususnya persetujuan perpanjangan kontrak tahun jamak," kata Ali, Kamis malam.

Baca juga: Kasus E-KTP, KPK Periksa Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo

Dikutip dari Antara, Agus yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia itu menjelaskan soal kontrak tahun jamak dalam proyek e-KTP tersebut saat ditemui usai pemeriksaan.

"Kalau permohonan multiyears contract, itu harus diajukan kepada Kemenkeu. Kalau Kemenkeu mereview dan menyetujui, artinya kalau melaksanakan proyek itu bisa dilaksanakan lebih dari 12 bulan," papar Agus.

"Jadi, untuk Kemendagri, kalau seandainya sudah menunjuk satu vendor nanti tidak perlu lelang lagi tahun depannya karena sudah ada multiyears contract. Jadi, menjelaskan itu," lanjut dia.

Agus menuturkan, materi pemeriksaannya pada Kamis kemarin juga tidak banyak berbeda dengan materi pemeriksaan saat ia diperiksa pada 17 Mei 2019 sebelumnya.

Baca juga: Layanan Jemput Bola Perekaman e-KTP Terhambat Pandemi Covid-19

"Kurang lebih sama. Ini adalah untuk KTP-el. Jadi, ada tersangka Paulus, Isnu Fahmi dan Miriam. Kemudian saya dimintakan keterangan terkait proses anggaran yang dilakukan Kemendagri, hubungan Kemenkeu dengan Komisi II DPR dan kita jelaskan kurang lebih yang ditanyakan sama," kata Agus.

Dalam kasus ini sendiri, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka baru.

Mereka adalah mantan anggota DPR Miryam S Hariyani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI periode 2010-2013 Isnu Edhi Wijaya.

Kemudian, Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Husni Fahmi dan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Thanos.

Baca juga: Data Jutaan Warga Diduga Bocor, Kemendagri: Jangan Khawatir, Data e-KTP Aman

Empat orang itu disangka melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Mereka disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam perkara pokoknya, KPK sudah memproses delapan orang dalam kasus dengan dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp 2,3 triliun itu.

Baca juga: Kasus e-KTP, Mantan Sekjen Kemendagri Dipanggil KPK

Beberapa nama di antaranya adalah Setya Novanto, dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, pengusaha Made Oka Masagung dan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Kemudian pengusaha Andi Naragong, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, dan mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari.

Semuanya telah diproses di persidangan dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan melakukan tindak pidana korupsi.