KPK Periksa Agus Martowardojo, Ini yang Didalami Penyidik...

Kompas.com - 26/06/2020, 08:57 WIB
Komisaris Utama BNI dan Tokopedia, Agus Martowardojo ditemui di salah satu acara Tokopedia, Jakarta, Sabtu (22/2/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIKomisaris Utama BNI dan Tokopedia, Agus Martowardojo ditemui di salah satu acara Tokopedia, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memeriksa eks Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai saksi kasus korupsi proyek e-KTP, Kamis (25/6/2020) kemarin.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik menggali informasi terkait penganggaran proyek e-KTP dalam pemeriksaan terhadap Agus tersebut.

"Penyidik mengonfirmasi saksi saat masih menjabat Menteri Keuangan mengenai penganggaran proyek E-KTP, khususnya persetujuan perpanjangan kontrak tahun jamak," kata Ali, Kamis malam.

Baca juga: Kasus E-KTP, KPK Periksa Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo

Dikutip dari Antara, Agus yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia itu menjelaskan soal kontrak tahun jamak dalam proyek e-KTP tersebut saat ditemui usai pemeriksaan.

"Kalau permohonan multiyears contract, itu harus diajukan kepada Kemenkeu. Kalau Kemenkeu mereview dan menyetujui, artinya kalau melaksanakan proyek itu bisa dilaksanakan lebih dari 12 bulan," papar Agus.

"Jadi, untuk Kemendagri, kalau seandainya sudah menunjuk satu vendor nanti tidak perlu lelang lagi tahun depannya karena sudah ada multiyears contract. Jadi, menjelaskan itu," lanjut dia.

Agus menuturkan, materi pemeriksaannya pada Kamis kemarin juga tidak banyak berbeda dengan materi pemeriksaan saat ia diperiksa pada 17 Mei 2019 sebelumnya.

Baca juga: Layanan Jemput Bola Perekaman e-KTP Terhambat Pandemi Covid-19

"Kurang lebih sama. Ini adalah untuk KTP-el. Jadi, ada tersangka Paulus, Isnu Fahmi dan Miriam. Kemudian saya dimintakan keterangan terkait proses anggaran yang dilakukan Kemendagri, hubungan Kemenkeu dengan Komisi II DPR dan kita jelaskan kurang lebih yang ditanyakan sama," kata Agus.

Dalam kasus ini sendiri, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka baru.

Mereka adalah mantan anggota DPR Miryam S Hariyani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI periode 2010-2013 Isnu Edhi Wijaya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X