Keterbukaan Hasil Audit BPJS Kesehatan Dibatalkan, ICW Pertimbangkan Banding

Kompas.com - 25/06/2020, 19:32 WIB
Ilustrasi BPJS Kesehatan Audia Natasha PutriIlustrasi BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertimbangkan untuk mengajukan banding terhadap putusan PTUN Jakarta yang membatalkan hasil audit BPJS Kesehatan secara terbuka.

"Kami sedang mempertimbangkan langkah banding, belum disampaikan bandingnya karena putusan lengkapnhya belum kami terima sampai saat ini," ujar peneliti ICW Egi Primayogha dalam konferensi pers virtual, Kamis (25/6/2020).

Egi menuturkan, pertimbangan banding itu menyusul putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Selasa (16/6/2020).

Gugatan itu berkaitan dengan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan hasil audit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan terbuka.

Baca juga: Tingkatkan Penanganan Aduan Peserta JKN-KIS, BPJS Gandeng YLKI

Egi mengaku menyayangkan putusan PTUN Jakarta karena KIP sebelumnya juga telah menyampaikan keterbukaan hasil audit BPJS Kesehatan kepada Komisi IX dan XI DPR.

"Putusan PTUN perlu kita sayangkan," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Egi menjelaskan, dalam persidangan sebelumnya yang berlangsung di KIP, BPKP sebagai pihak yang mengaudit BPJS Kesehatan tidak konsisten dalam memberikan alasan menolak keterbukaan informasi.

Pada persidangan pertama, misalnya, BPKP menyatakan bahwa informasi hasil audit adalah informasi yang dikecualikan. Sehingga hasil audit tersebut tidak dapat diberikan.

Baca juga: BPJS Kesehatan Minta Masukan BPKP Terkait Pedoman Verifikasi Klaim Covid-19

Namun, dalam persidangam berikutnya, BPKP justru berubah argumen dan menyatakan bersifat terbuka. Kendati terbuka, tetapi hasil audit tersebut tetap tidak bisa diberikan kepada publik.

Menurut Egi, BPKP berlasan bahwa informasi hasil audit dikuasai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pihak yang meminta BPKP untuk mengaudit BPJS Kesehatan.

Egi menambahkan, perubahan alasan BPKP tak berhenti sampai di situ. Pada persidangan selanjutnya BPKP berubah alasan bahwa hasil audit BPJS Kesehatan dikecualikan.

"Jadi ada ketidakkonsistenan dalam alasan menolak memberikan informasi yang warga mintakan," ucap dia.

Baca juga: Menko PMK: Kepesertaan BPJS Kesehatan yang Disubsidi Pemerintah Rendah



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sosok Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris Poso yang Dikabarkan Tewas

Sosok Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris Poso yang Dikabarkan Tewas

Nasional
Muhammad Kece Diduga Dianiaya Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri

Muhammad Kece Diduga Dianiaya Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
Teroris Poso Ali Kalora dan Jaka Ramadhan Tewas dalam Baku Tembak

Teroris Poso Ali Kalora dan Jaka Ramadhan Tewas dalam Baku Tembak

Nasional
Spesifikasi Kapal Perang Arrowhead-140 yang Akan Dibuat Indonesia dengan Desain dari Inggris

Spesifikasi Kapal Perang Arrowhead-140 yang Akan Dibuat Indonesia dengan Desain dari Inggris

Nasional
UPDATE 18 September: Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

UPDATE 18 September: Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Mencapai 21,47 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Mencapai 21,47 Persen

Nasional
UPDATE: 276.094 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,79 Persen

UPDATE: 276.094 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,79 Persen

Nasional
UPDATE 18 September: Ada 364.144 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 September: Ada 364.144 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.076, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 3.983.140

UPDATE: Bertambah 7.076, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 3.983.140

Nasional
UPDATE 18 September: 65.066 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 September: 65.066 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 September: Bertambah 185, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 140.323

UPDATE 18 September: Bertambah 185, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 140.323

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.385 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.188.529

UPDATE: Bertambah 3.385 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.188.529

Nasional
Indonesia Akan Bangun 2 Unit Kapal Frigate dari Desain Babcock Inggris

Indonesia Akan Bangun 2 Unit Kapal Frigate dari Desain Babcock Inggris

Nasional
Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.