Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/06/2020, 19:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah saat ini tengah menyempurnakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Dalam penyempurnaannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar verifikasi lapangan dilakukan dengan metodologi seperti yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 lalu.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memimpin rapat tentang konsolidasi data kemiskinan di Kantor Wapres, Kamis (25/6/2020).

"Verifikasi ini membutuhkan data awal (prelist), yang dapat berasal dari DTKS yang ada dan data yang telah terkumpul dari berbagai daerah," ujar Ma'ruf dikutip dari siaran pers, Kamis (25/6/2020).

Baca juga: Ketua Komisi VIII Minta Data Penduduk Miskin Dibenahi sebelum Periode ke-2 Jokowi Berakhir

Dalam melakukan pemutakhiran tersebut, kata dia, pemerintah juga harus segera membangun mekanisme pendaftaran mandiri untuk melengkapinya baik melalui aplikasi atau datang langsung ke kantor instansi terkait.

Mekanisme tersebut, kata dia, akan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial (bansos) tapi belum terdaftar DTKS, bisa mendaftarkan dirinya dengan mudah.

Apalagi, selama pandemi Covid-19 ini, banyak masyarakat miskin baru yang belum terdaftar ke dalam DTKS. 

Ini menyebabkan pemerintah sempat kesulitan dalam menyalurkan bansos jaring pengaman sosial.

"Sudah tentu mereka harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu untuk bisa dimasukan ke dalam basis data," kata dia.

Baca juga: Isu Database Pasien Covid-19 Diperjualbelikan, Ini Ancaman Pidana Bagi Pembobol Data Pribadi

Lebih lanjut, ia pun menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dan Kepala Bappenas untuk melakukan kajian tentang hal tersebut.

Terutama membagi pengelolaan data perlindungan sosial menjadi social registry dan beneficiary registry.

Adapun social registry mirip dengan data administrasi kependudukan tetapi memiliki informasi karakteristik sosial ekonomi yang bisa digunakan untuk memberi peringkat kesejahteraan.

Sementara beneficiary registry sama dengan DTKS.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.