Wapres: Penyempurnaan Data Kesejahteraan Sosial Perlu Verifikasi Lapangan

Kompas.com - 25/06/2020, 19:21 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka rakornas KPAI secara daring, Kamis (11/6/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat membuka rakornas KPAI secara daring, Kamis (11/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah saat ini tengah menyempurnakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Dalam penyempurnaannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar verifikasi lapangan dilakukan dengan metodologi seperti yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 lalu.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memimpin rapat tentang konsolidasi data kemiskinan di Kantor Wapres, Kamis (25/6/2020).

"Verifikasi ini membutuhkan data awal (prelist), yang dapat berasal dari DTKS yang ada dan data yang telah terkumpul dari berbagai daerah," ujar Ma'ruf dikutip dari siaran pers, Kamis (25/6/2020).

Baca juga: Ketua Komisi VIII Minta Data Penduduk Miskin Dibenahi sebelum Periode ke-2 Jokowi Berakhir

Dalam melakukan pemutakhiran tersebut, kata dia, pemerintah juga harus segera membangun mekanisme pendaftaran mandiri untuk melengkapinya baik melalui aplikasi atau datang langsung ke kantor instansi terkait.

Mekanisme tersebut, kata dia, akan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial (bansos) tapi belum terdaftar DTKS, bisa mendaftarkan dirinya dengan mudah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apalagi, selama pandemi Covid-19 ini, banyak masyarakat miskin baru yang belum terdaftar ke dalam DTKS. 

Ini menyebabkan pemerintah sempat kesulitan dalam menyalurkan bansos jaring pengaman sosial.

"Sudah tentu mereka harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu untuk bisa dimasukan ke dalam basis data," kata dia.

Baca juga: Isu Database Pasien Covid-19 Diperjualbelikan, Ini Ancaman Pidana Bagi Pembobol Data Pribadi

Lebih lanjut, ia pun menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dan Kepala Bappenas untuk melakukan kajian tentang hal tersebut.

Terutama membagi pengelolaan data perlindungan sosial menjadi social registry dan beneficiary registry.

Adapun social registry mirip dengan data administrasi kependudukan tetapi memiliki informasi karakteristik sosial ekonomi yang bisa digunakan untuk memberi peringkat kesejahteraan.

Sementara beneficiary registry sama dengan DTKS.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

Nasional
UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

Nasional
Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

Nasional
Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

Nasional
Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Nasional
Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Nasional
Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Nasional
Kesadaran Prokes di Pangandaran Rendah, Satgas Covid-19 Bagikan 200.000 Masker Gratis

Kesadaran Prokes di Pangandaran Rendah, Satgas Covid-19 Bagikan 200.000 Masker Gratis

Nasional
Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

Nasional
Libatkan Mahasiswa Perbaiki DTKS, Kemensos dan Kemendikbud Ristek Buat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda

Libatkan Mahasiswa Perbaiki DTKS, Kemensos dan Kemendikbud Ristek Buat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda

Nasional
Tangani Pandemi, Kemenko PMK Bentuk Sekretariat Bersama untuk Bantu Masyarakat

Tangani Pandemi, Kemenko PMK Bentuk Sekretariat Bersama untuk Bantu Masyarakat

Nasional
Kemenag Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah Agama Buddha

Kemenag Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah Agama Buddha

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.