Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Kabinet Jokowi Tidak Gemar Diskusi Intelektual, Menterinya Pendiam

Kompas.com - 25/06/2020, 19:07 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah mengkritik keberadaan para menteri koordinator bidang (menko) di Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Fahri berpandangan, kedua menko tersebut jarang bertukar ide dan gagasan, memberikan pemikiran atau berdiskursus di tengah masyarakat.

Baca juga: Fahri Hamzah Sarankan Maruf Amin Jadi Penasihat Agama Jokowi

"Dugaan saya memang di Kabinet Jokowi itu sampai sekarang tidak terlalu menggemari orang yang terlalu berdiskursus. Apalagi diskusi intelektual, makanya menterinya pendiam semua," kata Fahri dalam diskusi online bertajuk Siapa Layak Di-reshuffle, Kamis (25/6/2020).

Selain jarang berdiskursus, Fahri menilai para menko Kabinet Indonesia Maju tidak bekerja secara efektif.

Menurut mantan Wakil Ketua DPR itu, menko saat ini tidak mampu mendelegasikan tugas atau pekerjaan dari presiden ke menteri yang ada di bawahnya.

"Kedua, yang problematik itu operator. Jadi mereka yang men-delivery pekerjaan itu tidak tampak, Kalau saya anggap operator, ini anggap saja pada tingkat menteri koordinator (menko)," ujar Fahri.

Baca juga: Pramono Anung Mengaku Kehilangan Sosok Fahri Hamzah dan Fadli Zon

Sementara, kata Fahri, seorang menko harus mampu mengoordinasikan suatu sektor dengan baik.

Ia mencontohkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang dinilai tidak terlalu tampak inisiatifnya untuk mengoordinasikan penanganan Covid-19.

Sementara, kata Fahri, Menko PMK justru yang paling bertanggung jawab dalam penanganan pandemi Covid-19.

Fahri menilai justru Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengambil alih hampir seluruh isu dan pekerjaan.

Baca juga: Fahri Hamzah Nilai Wapres Memang Berfungsi seperti Ban Serep

"Padahal semuanya harus kerja dalam keadan begini. Lebih dari 30 menteri itu harusnya punya kerjaan, kesibukan, semua harus kerja siang malam tidak henti-hentinya untuk mengatasi situasi ini," kata dia.

"Tetapi ada kesan saya, menteri itu dianggap semakin tidak tampak itu semakin baik. Padahal menterinya boleh tidak tampak, tidak bicara, tapi dia harus punya juru bicara yang jelaskan ke publik," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com