Fahri Hamzah: Kabinet Jokowi Tidak Gemar Diskusi Intelektual, Menterinya Pendiam

Kompas.com - 25/06/2020, 19:07 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat menjadi narasumber utama dalam peluncuran bukunya yang berjudul ?Arah Baru Kebijakan Kesejahteraan Indonesia? di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019). DOK. Humas MPRWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat menjadi narasumber utama dalam peluncuran bukunya yang berjudul ?Arah Baru Kebijakan Kesejahteraan Indonesia? di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah mengkritik keberadaan para menteri koordinator bidang (menko) di Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Fahri berpandangan, kedua menko tersebut jarang bertukar ide dan gagasan, memberikan pemikiran atau berdiskursus di tengah masyarakat.

Baca juga: Fahri Hamzah Sarankan Maruf Amin Jadi Penasihat Agama Jokowi

"Dugaan saya memang di Kabinet Jokowi itu sampai sekarang tidak terlalu menggemari orang yang terlalu berdiskursus. Apalagi diskusi intelektual, makanya menterinya pendiam semua," kata Fahri dalam diskusi online bertajuk Siapa Layak Di-reshuffle, Kamis (25/6/2020).

Selain jarang berdiskursus, Fahri menilai para menko Kabinet Indonesia Maju tidak bekerja secara efektif.

Menurut mantan Wakil Ketua DPR itu, menko saat ini tidak mampu mendelegasikan tugas atau pekerjaan dari presiden ke menteri yang ada di bawahnya.

"Kedua, yang problematik itu operator. Jadi mereka yang men-delivery pekerjaan itu tidak tampak, Kalau saya anggap operator, ini anggap saja pada tingkat menteri koordinator (menko)," ujar Fahri.

Baca juga: Pramono Anung Mengaku Kehilangan Sosok Fahri Hamzah dan Fadli Zon

Sementara, kata Fahri, seorang menko harus mampu mengoordinasikan suatu sektor dengan baik.

Ia mencontohkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang dinilai tidak terlalu tampak inisiatifnya untuk mengoordinasikan penanganan Covid-19.

Sementara, kata Fahri, Menko PMK justru yang paling bertanggung jawab dalam penanganan pandemi Covid-19.

Fahri menilai justru Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengambil alih hampir seluruh isu dan pekerjaan.

Baca juga: Fahri Hamzah Nilai Wapres Memang Berfungsi seperti Ban Serep

"Padahal semuanya harus kerja dalam keadan begini. Lebih dari 30 menteri itu harusnya punya kerjaan, kesibukan, semua harus kerja siang malam tidak henti-hentinya untuk mengatasi situasi ini," kata dia.

"Tetapi ada kesan saya, menteri itu dianggap semakin tidak tampak itu semakin baik. Padahal menterinya boleh tidak tampak, tidak bicara, tapi dia harus punya juru bicara yang jelaskan ke publik," lanjut dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Nasional
Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Nasional
Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Nasional
Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Nasional
JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X