Fahri Hamzah Sarankan Ma'ruf Amin Jadi Penasihat Agama Jokowi

Kompas.com - 25/06/2020, 17:00 WIB
Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariMantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politis Partai Gelora Fahri Hamzah menilai, Presiden Joko Widodo memerlukan penasihat agama agar tenang saat mengambil keputusan.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dianggap sosok yang tepat sebagai penasihat tersebut. Sehingga Jokowi seharusnya mengaktifkan keberadaan Ma'ruf Amin yang menjadi wakilnya.

Hal tersebut disampaikan Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah dalam diskusi online bertajuk Siapa Layak Di-reshuffle, Kamis (25/6/2020).

"Sebenarnya yang utama, Presiden memerlukan penasihat. Seharusnya Presiden dalam keadaan sekarang misalnya, ambil penasihat yang kira-kira kompatibel dengan dia," kata Fahri.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Akui Realisasi Sistem Ekonomi Syariah Tidak Mudah

"Presiden ini memerlukan nasihat agama, ketenangan jiwa. Istilahnya tausiyah. Harusnya Presiden mengaktifkan KH Ma'ruf Amin, Ketua MUI. Itu yang sebenarnya bisa hari-hari Presiden tenang supaya ambil putusan itu tenang," lanjut dia.

Jokowi, kata Fahri juga tak perlu mencari musuh politik. Apalagi saat ini Jokowi sudah menjabat di periode kedua dan tidak akan maju lagi menjadi Presiden.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Tatanan Normal Baru Perlu Inovasi

"Dia masih bertengkar sama orang. Mungkin dia bilang saya tidak bertengkar, tapi dari meja Presiden itu keluar problem-problem kontroversial," kata dia.

Beberapa di antaranya adalah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) omnibus law hingga menerbitkan perppu yang kontroversial.

Dengan kondisi ini, menurutnya Jokowi pun memerlukan penasihat yang baik dan hal tersebut ada pada Wapres Ma'ruf Amin.

"Ini perlu penasihat yang baik, harusnya Wapres itu karena dia tidak memimpin lembaga atau struktur kenegaraan, karena Wapres itu dalam struktur negara kita hanya berguna kalau dipakai Presiden, ya fungsikanlah Pak Kiai itu sebagai penasehat," kata dia.

Baca juga: Jokowi Beri Waktu 2 Minggu, Khofifah Curhat Soal Disiplin Warga

Ia mencontohkan, Jokowi meminta nasihat dari Ma'ruf sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang langkah apa yang harus diambil agar umat Islam tak berdemonstrasi lagi.

Utamanya untuk menghadapi Covid-19 secara bersama-sama dan membuat sejahtera masyarakat serta memberikan penghasilan yang layak bagi mereka.

"Harusnya itu yang jalan. Sudah masuk periode kedua kita lagi hadapi bencana besar masih berantem ideologi lagi," kata dia.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X