Kompas.com - 25/06/2020, 17:00 WIB
Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariMantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politis Partai Gelora Fahri Hamzah menilai, Presiden Joko Widodo memerlukan penasihat agama agar tenang saat mengambil keputusan.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dianggap sosok yang tepat sebagai penasihat tersebut. Sehingga Jokowi seharusnya mengaktifkan keberadaan Ma'ruf Amin yang menjadi wakilnya.

Hal tersebut disampaikan Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah dalam diskusi online bertajuk Siapa Layak Di-reshuffle, Kamis (25/6/2020).

"Sebenarnya yang utama, Presiden memerlukan penasihat. Seharusnya Presiden dalam keadaan sekarang misalnya, ambil penasihat yang kira-kira kompatibel dengan dia," kata Fahri.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Akui Realisasi Sistem Ekonomi Syariah Tidak Mudah

"Presiden ini memerlukan nasihat agama, ketenangan jiwa. Istilahnya tausiyah. Harusnya Presiden mengaktifkan KH Ma'ruf Amin, Ketua MUI. Itu yang sebenarnya bisa hari-hari Presiden tenang supaya ambil putusan itu tenang," lanjut dia.

Jokowi, kata Fahri juga tak perlu mencari musuh politik. Apalagi saat ini Jokowi sudah menjabat di periode kedua dan tidak akan maju lagi menjadi Presiden.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Tatanan Normal Baru Perlu Inovasi

"Dia masih bertengkar sama orang. Mungkin dia bilang saya tidak bertengkar, tapi dari meja Presiden itu keluar problem-problem kontroversial," kata dia.

Beberapa di antaranya adalah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) omnibus law hingga menerbitkan perppu yang kontroversial.

Dengan kondisi ini, menurutnya Jokowi pun memerlukan penasihat yang baik dan hal tersebut ada pada Wapres Ma'ruf Amin.

"Ini perlu penasihat yang baik, harusnya Wapres itu karena dia tidak memimpin lembaga atau struktur kenegaraan, karena Wapres itu dalam struktur negara kita hanya berguna kalau dipakai Presiden, ya fungsikanlah Pak Kiai itu sebagai penasehat," kata dia.

Baca juga: Jokowi Beri Waktu 2 Minggu, Khofifah Curhat Soal Disiplin Warga

Ia mencontohkan, Jokowi meminta nasihat dari Ma'ruf sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang langkah apa yang harus diambil agar umat Islam tak berdemonstrasi lagi.

Utamanya untuk menghadapi Covid-19 secara bersama-sama dan membuat sejahtera masyarakat serta memberikan penghasilan yang layak bagi mereka.

"Harusnya itu yang jalan. Sudah masuk periode kedua kita lagi hadapi bencana besar masih berantem ideologi lagi," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Nasional
Kakorlantas: Puncak Arus Balik Libur Lebaran Akhir Pekan, 1,5 Juta Pemudik Kembali

Kakorlantas: Puncak Arus Balik Libur Lebaran Akhir Pekan, 1,5 Juta Pemudik Kembali

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Tambah Provinsi yang Berlakukan PPKM Mikro Usai Larangan Mudik

Ini Alasan Pemerintah Tak Tambah Provinsi yang Berlakukan PPKM Mikro Usai Larangan Mudik

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Nasional
Pimpinan DPR Kritik Pemprov DKI soal Kerumunan di Ancol

Pimpinan DPR Kritik Pemprov DKI soal Kerumunan di Ancol

Nasional
Tempat Wisata Ramai Pengunjung, Menko Perekonomian: Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Tempat Wisata Ramai Pengunjung, Menko Perekonomian: Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Kemenhub Siapkan Pos Tes Swab Antigen di Pelabuhan Bakauheni dan Gilimanuk

Antisipasi Arus Balik, Kemenhub Siapkan Pos Tes Swab Antigen di Pelabuhan Bakauheni dan Gilimanuk

Nasional
Meski Dilarang Mudik, Masyarakat Menyeberang dari Merak ke Lampung 440.014 Orang

Meski Dilarang Mudik, Masyarakat Menyeberang dari Merak ke Lampung 440.014 Orang

Nasional
UPDATE: 4.596 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 8 di Singapura

UPDATE: 4.596 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 8 di Singapura

Nasional
Kakorlantas: 600.000 Kendaraan Diputarbalikkan, 600 Travel Gelap Ditindak

Kakorlantas: 600.000 Kendaraan Diputarbalikkan, 600 Travel Gelap Ditindak

Nasional
Tahun 2021, Kemensos Targetkan Berdayakan 2.500 KK Warga Komunitas Adat Terpencil

Tahun 2021, Kemensos Targetkan Berdayakan 2.500 KK Warga Komunitas Adat Terpencil

Nasional
Kakorlantas Klaim Penyekatan Efektif, Jumlah Pemudik Turun Drastis

Kakorlantas Klaim Penyekatan Efektif, Jumlah Pemudik Turun Drastis

Nasional
BMKG: Gempa Nias Barat Tak Berpotensi Tsunami, Getaran Dirasakan hingga Aceh

BMKG: Gempa Nias Barat Tak Berpotensi Tsunami, Getaran Dirasakan hingga Aceh

Nasional
KM Bandar Nelayan 118 Kecelakaan di Samudera Hindia, 26 Awak Belum Diketahui Nasibnya

KM Bandar Nelayan 118 Kecelakaan di Samudera Hindia, 26 Awak Belum Diketahui Nasibnya

Nasional
Banjir Bandang di Parapat, Pimpinan Komisi II Minta Menteri LHK Evaluasi Izin Pinjam Pakai Hutan

Banjir Bandang di Parapat, Pimpinan Komisi II Minta Menteri LHK Evaluasi Izin Pinjam Pakai Hutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X