Fahri Hamzah Sarankan Ma'ruf Amin Jadi Penasihat Agama Jokowi

Kompas.com - 25/06/2020, 17:00 WIB
Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariMantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politis Partai Gelora Fahri Hamzah menilai, Presiden Joko Widodo memerlukan penasihat agama agar tenang saat mengambil keputusan.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dianggap sosok yang tepat sebagai penasihat tersebut. Sehingga Jokowi seharusnya mengaktifkan keberadaan Ma'ruf Amin yang menjadi wakilnya.

Hal tersebut disampaikan Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah dalam diskusi online bertajuk Siapa Layak Di-reshuffle, Kamis (25/6/2020).

"Sebenarnya yang utama, Presiden memerlukan penasihat. Seharusnya Presiden dalam keadaan sekarang misalnya, ambil penasihat yang kira-kira kompatibel dengan dia," kata Fahri.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Akui Realisasi Sistem Ekonomi Syariah Tidak Mudah

"Presiden ini memerlukan nasihat agama, ketenangan jiwa. Istilahnya tausiyah. Harusnya Presiden mengaktifkan KH Ma'ruf Amin, Ketua MUI. Itu yang sebenarnya bisa hari-hari Presiden tenang supaya ambil putusan itu tenang," lanjut dia.

Jokowi, kata Fahri juga tak perlu mencari musuh politik. Apalagi saat ini Jokowi sudah menjabat di periode kedua dan tidak akan maju lagi menjadi Presiden.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Tatanan Normal Baru Perlu Inovasi

"Dia masih bertengkar sama orang. Mungkin dia bilang saya tidak bertengkar, tapi dari meja Presiden itu keluar problem-problem kontroversial," kata dia.

Beberapa di antaranya adalah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) omnibus law hingga menerbitkan perppu yang kontroversial.

Dengan kondisi ini, menurutnya Jokowi pun memerlukan penasihat yang baik dan hal tersebut ada pada Wapres Ma'ruf Amin.

"Ini perlu penasihat yang baik, harusnya Wapres itu karena dia tidak memimpin lembaga atau struktur kenegaraan, karena Wapres itu dalam struktur negara kita hanya berguna kalau dipakai Presiden, ya fungsikanlah Pak Kiai itu sebagai penasehat," kata dia.

Baca juga: Jokowi Beri Waktu 2 Minggu, Khofifah Curhat Soal Disiplin Warga

Ia mencontohkan, Jokowi meminta nasihat dari Ma'ruf sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang langkah apa yang harus diambil agar umat Islam tak berdemonstrasi lagi.

Utamanya untuk menghadapi Covid-19 secara bersama-sama dan membuat sejahtera masyarakat serta memberikan penghasilan yang layak bagi mereka.

"Harusnya itu yang jalan. Sudah masuk periode kedua kita lagi hadapi bencana besar masih berantem ideologi lagi," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.