DPR Desak Pemerintah Segera Cairkan Tambahan Anggaran Pilkada 2020

Kompas.com - 25/06/2020, 16:36 WIB
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung  di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mendesak pemerintah segera mencairkan tambahan anggaran untuk Pilkada 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

Permintaan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan KPU dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2020).

"Berdasarkan informasi dari KPU RI dan Bawaslu terkait kesiapan dana penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 yang sampai hari ini belum sesuai harapan, maka Komisi II mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan pemenuhan kebutuhan anggaran Pilkada 2020," kata Doli.

Baca juga: Ketua KPU Cemas, Tambahan Anggaran Pilkada Belum Bisa Dicairkan

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PPP Arwani Thomafi memahami pertimbangan KPU untuk menunda Pilkada 2020 karena belum cairnya tambahan anggaran.

Sebab, tambahan anggaran ini berkaitan erat dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 sebagai syarat mutlak pelaksanaan Pilkada 2020.

"Wajar ada usulan kembali menunda Pilkada karena masalah anggaran. Karena soal anggaran ini terkait erat dengan protokol kesehatan Covid-19 yang menjadi syarat mutlak tahapan Pilkada tahun ini, Kita semua paham 9 Desember 2020 itu bukan harga mati," kata Arwani.

Baca juga: Komisi II Setujui Tambahan Anggaran KPU Rp 696 Miliar dan Bawaslu Rp 699 Miliar

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, dirinya merasa risau lantaran tambahan anggaran Pilkada 2020 belum cair.

Padahal, kata dia, tahapan Pilkada 2020 sampai pada pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon kepala daerah perseorangan.

"Sampai tanggal 24 Juni pun anggaran belum bisa dicairkan. Kalau kami ditanya apa perasaan kami, terus terang kami risau," kata Arief.

Baca juga: Tambahan Anggaran Belum Cair, Ketua KPU Pertimbangkan Tunda Pilkada 2020

Anggaran ini dibutuhkan mengingat saat ini Indonesia dalam kondisi pandemi Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 4 Maret: 1.100.228 Nakses Sudah Divaksinasi Dosis Kedua, 2.286.123 Dosis Pertama

UPDATE 4 Maret: 1.100.228 Nakses Sudah Divaksinasi Dosis Kedua, 2.286.123 Dosis Pertama

Nasional
Wapres Minta Masyarakat Tak Hindari Vaksinasi Covid-19

Wapres Minta Masyarakat Tak Hindari Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kasus Fatwa MA dan Red Notice, Djoko Tjandra Dituntut 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Kasus Fatwa MA dan Red Notice, Djoko Tjandra Dituntut 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Nasional
UPDATE 4 Maret: Tambah 176, Total Pasien Covid-19 Meninggal 36.897 Orang

UPDATE 4 Maret: Tambah 176, Total Pasien Covid-19 Meninggal 36.897 Orang

Nasional
Kemenkes: Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sehat

Kemenkes: Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sehat

Nasional
Pemerintah Pastikan Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Virus Corona B.1.1.7

Pemerintah Pastikan Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Virus Corona B.1.1.7

Nasional
UPDATE: Tambah 6.440 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.176.356

UPDATE: Tambah 6.440 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.176.356

Nasional
Kirim Surat Terbuka ke Jokowi, Pekerja Seni Ingin Dipercaya Pemerintah

Kirim Surat Terbuka ke Jokowi, Pekerja Seni Ingin Dipercaya Pemerintah

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.264, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 1.361.098

UPDATE: Bertambah 7.264, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 1.361.098

Nasional
Ketua Komisi II: Rencana Revisi UU Pemilu Bagian Penyempurnaan Sistem Politik dan Demokrasi

Ketua Komisi II: Rencana Revisi UU Pemilu Bagian Penyempurnaan Sistem Politik dan Demokrasi

Nasional
Pernyataan Jokowi tentang Benci Produk Asing Dinilai Bisa Jadi Blunder

Pernyataan Jokowi tentang Benci Produk Asing Dinilai Bisa Jadi Blunder

Nasional
KPU Sebut Sudah Klarifikasi Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua Terpilih ke Disdukcapil

KPU Sebut Sudah Klarifikasi Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua Terpilih ke Disdukcapil

Nasional
Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Fungsikan Diri sebagai Menara Air

Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Fungsikan Diri sebagai Menara Air

Nasional
KY Kunjungi KPK Bahas Kerja Sama dan Dukungan Perekrutan Hakim

KY Kunjungi KPK Bahas Kerja Sama dan Dukungan Perekrutan Hakim

Nasional
Imigrasi Cegah 2 ASN Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap Pajak

Imigrasi Cegah 2 ASN Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap Pajak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X