Penyelenggara Pemilu Diingatkan Tetap Jaga Kualitas Pilkada 2020

Kompas.com - 25/06/2020, 12:41 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengingatkan penyelenggara pemilihan umum dan pemerintah tetap menjaga kualitas pelaksanaan Pilkada 2020.

"Saya mengingatkan khusus kepada penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk menjaga kualitas Pilkada Desember 2020," kata Mardani dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Kompas.com, Kamis (25/6/2020).

Menurut Mardani, pandemi Covid-19 tidak boleh mengendorkan kualitas pelaksanaan Pilkada 2020.

Baca juga: Klarifikasi KPU: Yang Diundur ke 2027 Pilkada, Bukan Pilpres dan Pileg

Oleh karena itu, ia mengingatkan penyelenggaraan pilkada harus tetap berlangsung dengan baik meskipun dilakukan dalam kondisi pandemi Covid-19.

"Jangan mengendorkan dan menurunkan kualitas dengan alasan kondisi pandemi Covid-19," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, yang meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 9 Desember mendatang.

Komisi II DPR pun sudah menyetujui Peraturan KPU atau PKPU yang mengatur pelaksanaan Pilkada 2020 dalam situasi pandemi Covid-19 yang diusulkan KPU.

Baca juga: Ditanya soal Jaminan Pilkada Tak Sebarkan Covid-19, Ini Jawaban KPU...

Persetujuan itu diputuskan dalam rapat Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Berdasarkan penjelasan yang disampaikan KPU RI dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam pengendalian situasi pandemi Covid-19 oleh pemerintah, Komisi II DPR bersama Kemendagri menyetujui usulan peraturan KPU tentang penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota dalam kondisi bencana nonalam," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Saan mengatakan, Komisi II pun meminta KPU terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait penyelenggaraan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang.

"Komisi II DPR meminta KPU juga agar terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 guna menjamin kesehatan dan keselamatan penyelengara, peserta, dan pemilih dalam tiap tahapan penyelenggaraan pilkada lanjutan tahun 2020," tuturnya.

Baca juga: Ketua KPU Cemas, Tambahan Anggaran Pilkada Belum Bisa Dicairkan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: RI Harus Miliki Kapasitas Pelopori 'Halal System'

Wapres: RI Harus Miliki Kapasitas Pelopori "Halal System"

Nasional
Pegang Presidensi G20, Indonesia Akan Beri Perhatian Khusus ke Negara Pasifik Selatan

Pegang Presidensi G20, Indonesia Akan Beri Perhatian Khusus ke Negara Pasifik Selatan

Nasional
Hidupkan Ekonomi Nasional, Wapres: Perlu Fokus pada Sektor Berpeluang Tumbuh Positif

Hidupkan Ekonomi Nasional, Wapres: Perlu Fokus pada Sektor Berpeluang Tumbuh Positif

Nasional
Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

Nasional
Kabareskrim Sebut Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Total Ada 57 Tersangka

Kabareskrim Sebut Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Total Ada 57 Tersangka

Nasional
Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

Nasional
Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Nasional
Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Nasional
Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

Nasional
Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

Nasional
Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

Nasional
Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Nasional
Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.