Hadapi Gugatan, Yasonna Yakin Kebijakan Asimilasi Narapidana Punya Dasar Hukum

Kompas.com - 25/06/2020, 11:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly meyakini hakim dapat melihat bahwa kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana memiliki dasar hukum dan berjalan sesuai ketentuan.

Hal ini disampaikan Yasonna menanggapi sidang perdana gugatan atas kebijakan asmilasi dan integrasi narapidana terkait Covid-19 yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Kamis (25/6/2020) hari ini.

"Saya yakin hakim bisa melihat dengan jernih bahwa tidak ada unsur melawan hukum dari kebijakan ini serta pelaksanaannya," kata Yasonna dalam keterangan tertulis, Kamis.

Baca juga: Polri: 160 Napi Asimilasi Lakukan Kejahatan Lagi

Menurut Yasonna, asimilasi dan integrasi terkait Covid-19 telah sesuai dengen ketentuan yang diatur dalam Permenkumham No 10 Tahun 2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020.

Yasonna mengklaim pengawasan terhadap narapidana yang menerima asimilasi dan integrasi juga berjalan efektif bila melihat rasiio narapidana asimilasi yang kembali berbuat kejahatan.

Yasonna mengatakan, sejauh ini terdapat 40.020 orang narapidana yang telah dikeluarkan dan dari jumlah tersebut ada 222 orang yang terbukti melanggar ketentuan sehingga asimilasinya dicabut.

"Bila dihitung, rasio narapidana asimilasi yang kembali berulah di masyarakat ini adalah 0,55 persen. Angka ini jauh lebih rendah dari tingkat residivisme pada kondisi normal sebelum Covid-19 yang bisa mencapai 10,18 persen," ujar Yasonna.

Baca juga: Eks Napi Asimilasi Ditangkap Mencuri, Ternyata Sudah Keluar Masuk Penjara Sejak 1989

Yasonna mengingatkan, selain memiliki dasar hukum, program asimilasi tersebut juga dilandasi atas upaya mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan penjara yang overkapasitas.

"Kebijakan ini dilakukan atas dasar kemanusiaan sebagai upaya menyelamatkan narapidana yang juga punya hak untuk hidup sebagaimana manusia bebas lain," kata Yasonna.

Diberitakan sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly digugat ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, terkait kebijakan asimilasi terhadap 30.000 narapidana di tengah pandemi Covid-19 pada Kamis (23/4/2020).

Yasonna digugat oleh tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) sekaligus, yakni Yayasan Mega Bintang, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidak-adilan Independen, dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum (LP3H).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.