Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kota Jayapura Jadi Daerah dengan Rasio Kasus Covid-19 Tertinggi Kedua

Kompas.com - 24/06/2020, 21:24 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kota Jayapura menjadi daerah dengan rasio kasus positif Covid-19 tertinggi kedua.

Ada 108 kasus positif Covid-19 di Ibu kota provinsi Papua itu jika diukur dengan rasio 100.000 penduduk.

Jumlah itu hanya kalah dari Jakarta Pusat dengan rasio 149,2 kasus per 100.000 penduduk.

Baca juga: 110 Napi di Lapas Wanita Gowa Positif Corona, Diduga Tertular dari Pembesuk

"Peringkat pertama Jakarta Pusat, kedua Jayapura," kata Anggota Dewan Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah.

Hal itu disampaikan Dewi saat mendampingi Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers, Rabu (24/6/2020) siang tadi di Istana Negara.

Dewi mengungkapan, tingginya laju penularan virus corona di suatu daerah tak bisa diukur dari hanya melihat jumlah kasus Positif.

Namun harus dilihat juga dari jumlah penduduk di daerah tersebut.

"Kita harus lihat jumlah penduduk untuk melihat laju pertumbuhan kasusnya," kata dia.

Dewi menekankan pentingnya pengawasan pada wilayah yang rasio kasus positifnya masih tinggi agar laju penularan dapat segera ditekan.

"Ini adalah PR kita bersama dan monitoring bersama, bagaimana kita dapat bergerak menuju perbaikan untuk daerah dengan laju penularan tinggi," ujarnya. 

Baca juga: Bertambah 168, Total 1.838 Pasien Sembuh dari Covid-19 di Surabaya

Berikut daftar lengkap 10 kabupaten/kota dengan kasus Covid-19 tertinggi berdasarkan rasio 100.000 penduduk:

1. Jakarta Pusat, DKI Jakarta (149,2)

2. Jayapura, Papua (108)

3. Surabaya, Jatim (107,6)

4. Banjarmasin, Kalsel (94,5)

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com