Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim Konstitusi: MK Belum Diajak DPR Bahas Rencana Revisi UU MK

Kompas.com - 24/06/2020, 21:10 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengaku pihaknya tidak dilibatkan dalam rencana revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Justru Majelis Hakim MK heran publik sudah ramai membahas rencana DPR merevisi UU tersebut, sementara MK sama sekali belum terlibat.

Hal ini Arief sampaikan dalam persidangan pengujian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam hal ini, pemohon perkara menyoal KPK yang tak dilibatkan dalam revisi UU KPK.

"Selama ini lembaga yang akan diatur atau UU yang mengatur mengenai MK yang akan diubah itu MK itu belum pernah diajak sama sekali," kata Arief saat persidangan dipantau dari siaran langsung Youtube MK, Rabu (24/6/2020).

Baca juga: Koalisi Masyarakat Nilai Wacana Revisi UU MK Sarat Transaksi Politik

"Malah kita di RPH (rapat permusyawaratan hakim) kalau tidak salah mengatakan, loh kok ini sudah ramai seperti itu kita harus bagaimana kita enggak pernah diibatkan," tutur mantan Ketua MK ini.

Arief mengatakan, bukan sekali ini saja pihaknya tak dilibatkan dalam revisi UU MK.

Saat DPR hendak merevisi UU tersebut untuk pertama kalinya, MK juga tak diikutsertakan.

Namun demikian, kata Arief, meski saat itu tak dilibatkan, pihaknya tak mempersoalkan. MK memilih diam dan mengikuti keputusan para pembuat undang-undang.

MK mengaku tidak ingin ikut campur sehingga dianggap memiliki kepentingan.

"Pada waktu itu kita ngomong-ngomong lebih baik kita diam saja. Terserah wong kita itu pelaksana UU dalam hal ini. Mau diatur terserah saja," ujar Arief.

"Misalnya mau diatur kita enggak usah ikut-ikut. Kalau kita ikut kita berarti nanti punya visi kepentingan kita masing-masing. Sudah biarkan aja kita enggak usah dilibatkan, enggak ada masalah," katanya lagi.

Arief pun mempertanyakan sikap ini kaitannya dengan revisi UU KPK, ke ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan yakni mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan.

Menjawab pernyataan Arief, Bagir menyebut bahwa memang tak ada keharusan melibatkan lembaga yang menjalankan UU dalam sebuah proses revisi UU.

Namun, menurut Bagir, secara etika lembaga terkait harus dilibatkan dalam proses revisi itu.

"Memang kalau kita bicara tentang bunyi UU tidak ada keharusan. MK tidak diajak memang benar itu. Tetapi di mana pun saja dunia ini merupakan suatu etika kalau yang mempunyai kepentingan sesuatu dalam dunia demokrasi sangat layak untuk diajak," kata Bagir yang menyampaikan keterangannya secara virtual.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 25 Februari 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Februari 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres, Demokrat: Ranahnya MK

Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres, Demokrat: Ranahnya MK

Nasional
Andi Mallarangeng Ungkap Ada Andil Prabowo di Baliknya Masuknya Demokrat ke Pemerintah

Andi Mallarangeng Ungkap Ada Andil Prabowo di Baliknya Masuknya Demokrat ke Pemerintah

Nasional
Satgas Pangan Polri Sebut Harga Beras Akan Normal Saat Masuk Bulan Puasa

Satgas Pangan Polri Sebut Harga Beras Akan Normal Saat Masuk Bulan Puasa

Nasional
Demokrat Gabung Kabinet, PDI-P Singgung Jokowi Butuh Dukungan Lebih Banyak Parpol

Demokrat Gabung Kabinet, PDI-P Singgung Jokowi Butuh Dukungan Lebih Banyak Parpol

Nasional
PKB Tunggu Keseriusan PDI-P Perjuangkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

PKB Tunggu Keseriusan PDI-P Perjuangkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Nasional
Sekjen PKS Beberkan Pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh

Sekjen PKS Beberkan Pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKS: Daripada Kita ke MK, Ada Pamannya

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKS: Daripada Kita ke MK, Ada Pamannya

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, 3 Partai Koalisi Perubahan Tunggu Langkah PDI-P

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, 3 Partai Koalisi Perubahan Tunggu Langkah PDI-P

Nasional
3 Partai Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket, Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu

3 Partai Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket, Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu

Nasional
Hadiri Forum APA Azerbaijan, Fadli Zon: Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina

Hadiri Forum APA Azerbaijan, Fadli Zon: Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina

Nasional
Lanjutkan Kunker ke Sulut, Jokowi Disambut Gubernur Olly Dondokambey

Lanjutkan Kunker ke Sulut, Jokowi Disambut Gubernur Olly Dondokambey

Nasional
TKN: Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Juta Ton Beras hingga 1,2 Juta Ton Daging Ayam

TKN: Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Juta Ton Beras hingga 1,2 Juta Ton Daging Ayam

Nasional
Soal Hak Angket, Nasdem: Kalau Capresnya Dukung tapi Ketum Partai Enggak?

Soal Hak Angket, Nasdem: Kalau Capresnya Dukung tapi Ketum Partai Enggak?

Nasional
Baru Gabung Kabinet, Demokrat Langsung Sindir Ada Partai di Pemerintahan Bersikap Bak Oposisi

Baru Gabung Kabinet, Demokrat Langsung Sindir Ada Partai di Pemerintahan Bersikap Bak Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com