Kompas.com - 24/06/2020, 19:06 WIB
Ilustrasi anggaran shutterstockIlustrasi anggaran

Ma'ruf mengatakan, tambahan anggaran tersebut untuk membiayai dua program yaitu program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan sebesar Rp 668,4 miliar. Kemudian, program dukungan manajemen sebesar Rp 63,4 miliar.

"Program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan diantaranya adalah, pelaksanaan tugas pimpinan, pelaksanaan kegiatan publikasi, sosialisasi empat pilar, pengkajian kemajelisan, pengelolaan administrasi keuangan dan lain-lainnya," ucap Ma'ruf.

Baca juga: Mensos Ajukan Anggaran 2021 Rp 91,9 Triliun, Fokus untuk Program Perlindungan Sosial

Kemudian, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tubagus Rismunandar Ruhijat mengajukan tambahan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 55.110.998.000 (Rp 55 miliar) dengan pagu indikatif tahun 2021 Rp 109.425.617.000 (Rp 109 miliar).

"Kami berharap ada perhatian khusus dari bapak pimpinan terkait anggaran KY ini," ujar Ruhijat.

Ia mengatakan, tambahan anggaran ini digunakan untuk program-program KY, seperti penyelenggaraan dan pengelolaan penghubung kegiatan kerjasama, keuangan perlengkapan rumah tangga, tata usaha dan pengembangan SDM.

"Kedua, program rekrutmen, advokasi, peningkatan kapasitas dan pengawasan perilaku hakim, penyelengaraan investigasi hakim, pelayanan atas penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH serta seleksi Hakim Agung, Hakim Ad hoc," ujarnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal MK M Guntur Hamzah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 248.718.640.000 (Rp 248 miliar) dengan pagu indikatif tahun 2021 sebesar Rp 266.765.223.000 (Rp 266,7 miliar).

"Adapun terkait pagu indikatif tahun 2021 kami hendak mengusulkan tambahan anggaran pada DPR, Menkeu dan Bappenas sebesar 248.718.640.000," kata Guntur.

Guntur mengatakan, tambahan anggaran ini digunakan untuk program penanganan perkara dan dukungan manajemen.

"Penanganan perkara seperti, perselisihan hasil Pilkada, pengujian undang-undang serta dukungan pemilukada dan keperluan bimbingan teknis bagi partai politik, penyelenggara Pemilu, para calon dan masyarakat," tuturnya.

Baca juga: Anggaran Awal Ibu Kota Baru Rp 38,15 Miliar, Kepala Bappenas: Itu Nothing

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo meminta tambahan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 936.060.247.000 (Rp 936 miliar) dengan pagu indikatif tahun 2021 Rp 10.644.847.386.000 (Rp 10.6 triliun).

"Setelah dievaluasi kebutuhan anggaran Mahkamah Agung dari pagu indikatif tahun 2021, maka dibutuhkan anggaran tambahan Rp 936 miliar," kata Setyo.

Setyo mengatakan, tambahan anggaran ini digunakan untuk program penegakan dan pelayanan hukum serta dukungan manajemen.

"Kebutuhan anggaran itu sangat dibutuhkan bantuan sarana dan prasarana gedung untuk 25 gedung pengadilan baru yang telah diresmikan pada tahun 2018, dan peningkatan peradilan bagi masyarakat miskin, jaminan kesehatan bagi hakim dan keamanan dan lainnya," pungkasnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X