Kompas.com - 24/06/2020, 18:25 WIB
Foto-foto puluhan warga negara asing (WNA) yoga tanpa masker dan pembatasan jarak. IstimewaFoto-foto puluhan warga negara asing (WNA) yoga tanpa masker dan pembatasan jarak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar akan mendeportasi seorang warga negara Suriah bernama Barakeh Wissam yang merupakan pendiri House of Om Bali.

Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang mengatakan, pendeportasian Wissam merupakan buntut dari kegiatan meditasi (yoga) massal yang digelar di House of Om.

"Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Barakeh Wassam karena dianggap bertanggung jawab dalam pelaksanaan yoga massal," kata Arvin dalam siaran pers, Rabu (24/6/2020).

Kegiatan yoga itu bermasalah karena diikuti oleh lebih dari 60 orang dan dinilai tidak menghindahkan protokol kesehatan terkait Covid-19.

Baca juga: Foto Viral Puluhan WNA Yoga Tanpa Jaga Jarak dan Masker di Bali, Pendiri Minta Maaf

Arvin menuturkan, Wissam sebagai penanggungjawab kegiatan tidak berusaha membubarkan atau membatalkan acara tersebut setelah mengetahui jumlah peserta melebihi dari aturan yang ada.

Kegiatan yoga massal tersebut juga tidak mendapat persetujuan resmi dari desa adat setempat dan hanya ada pemberitahuan secara lisan.

"Pelaksanaan kegiatan tersebut menyalahi aturan protokol kesehatan Covid-19 karena tidak adanya physical distancing dan orang-orang yang hadir di lokasi acara tidak menggunakan masker," kata Arvin.

Baca juga: A Trip to Bali May Have to Wait until July 2020

Wissam dinilai tidak mematuhi Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 Tentang Penguatan Pencegahan Dan Penanganan Covid19 di Bali.

"Yaitu mengenai pembatasan kegiatan yang melibatkan paling banyak 25 orang," ujar Arvin.

Arvin mengatakan, Wissam merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas Investor yang ditebitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dan berlaku dari 12 Desember 2019 sampai 11 November 2021.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Ini, Sidang Gugatan Prapradilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Hari Ini, Sidang Gugatan Prapradilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Nasional
Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Nasional
Cek Kedisplinan ASN Pasca-libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham Lakukan Sidak

Cek Kedisplinan ASN Pasca-libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham Lakukan Sidak

Nasional
Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

Nasional
Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Nasional
ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Nasional
Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Nasional
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Nasional
Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Nasional
Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Nasional
Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nasional
Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X