Kompas.com - 24/06/2020, 17:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, ada 37 kabupaten dan kota yang sukses mengubah statusnya dari zona kuning Covid-19 menjadi zona hijau.

Sebanyak 37 kabupaten dan kota itu tersebar di 19 provinsi. Hal itu disampaikan Wiku melalui video conference di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

"Aceh ada lima daerah, Aceh Barat Daya, Pidie, Simeulue, Gayo Luwes, Bener Meriah. Di Sumatera Utara ada Toba Samosir, Labuan Batu. Kemudian di Sumatera Barat ada Kota Padang Panjang, Pariaman, dan Solok," kata Wiku.

Baca juga: Gugus Tugas: 60 Persen Daerah di Indonesia Masuk Zona Hijau Covid-19

Wiku mengatakan saat ini 60 persen daerah di Indonesia masuk dalam zona hijau dan berisiko rendah terkait penularan Covid-19.

Dengan demikian mereka bisa membuka kembali sektor perekonomian di sana.

Mulanya hanya 44 persen daerah yang masuk dalam zona hijau. Lambat laun meningkat menjadi 52 persen.

Kini, lanjut Wiku, daerah yang masuk ke dalam zona hijau mencapai sekitar 58,3 persen hingga 60 persen.

"Jadi relatif hampir 60 persen. Posisi Indonesia dibanding negara lain ternyata secara ekonomi dan kesehatan, kita tidak lebih buruk daripada yang lain. Bahkan kita relatif netral. Ini adalah modal kita untuk maju ke depan," kata dia.

Baca juga: Regulasi Kegiatan Belajar Mengajar Tatap Muka di Zona Hijau

"Ini adalah keberhasilan ASN, pimpinan daerah mengamankan masyarakat dan bisa menekan kasus-kasus baru dan tidak ada yang meninggal di sini," lanjut Wiku.

Berikut 37 kabupaten dan kota yang sebelumnya berstatus zona kuning dan kini masuk ke dalam zona hijau.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Nasional
KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

Nasional
Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | 'Basa-basi Politik' Jokowi ke Ganjar

[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | "Basa-basi Politik" Jokowi ke Ganjar

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

Nasional
Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Nasional
Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Nasional
Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Nasional
Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Nasional
'Ojo Kesusu' dan Jokowi yang Terburu-buru

"Ojo Kesusu" dan Jokowi yang Terburu-buru

Nasional
Berharap 3 'Peluru' dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Berharap 3 "Peluru" dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Nasional
Semangat Kebangkitan Bersama

Semangat Kebangkitan Bersama

Nasional
Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.