Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tito Karnavian Sebut Jangan Pilih Petahana Tak Efektif Atasi Covid-19, Kemendagri Beri Klarifikasi

Kompas.com - 24/06/2020, 16:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklarifikasi pernyataan Mendagri Tito Karnavian tentang tidak memilih kembali kepala daerah petahana yang tidak efektif menangani persoalan Covid-19 di daerahnya.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, Mendagri tidak pernah mengarahkan dan mengintervensi masyarakat terkait pilihannya.

"Pak Mendagri tidak bermaksud mengarahkan pilihan masyarakat untuk memilih petahana atau bukan petahana," ujar Bahtiar, sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kemendagri, Rabu (24/6/2020).

"Yang beliau maksudkan adalah siapa pun bakal calon kepala daerah, saat ini memiliki peluang yang sama dalam proses pelaksanaan Pilkada 2020 ditengah pandemi ini," tuturnya.

Baca juga: Mendagri Minta Kekhususan Pilkada Saat Pandemi Jadi Pertimbangan Bawaslu Saat Bersikap

Dia mengungkapkan, sebagai musuh bersama, Covid-19 perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diperangi seluruh stakeholder, baik pusat maupun daerah.

Oleh karenanya, kata Bahtiar, Mendagri berharap hal tersebut dapat menjadi isu sentral dalam petarungan ide gagasan dalam pemilihan kepala daerah di 270 daerah.

"Adu ide dan inovasi melawan Covid-19 dan dampaknya misalnya, bisa menjadi materi debat pasangan calon kepala daerah," ungkapnya.

"Yang Pak Mendagri maksudkan adalah bahwa fokus petarungan kompetisi Pilkada 2020 adalah kompetisi visi, program, ide, gagasan, dan tawaran inovasi mengenai bagaimana membangun kenormalan baru yang produktif dan aman dari Covid-19," kata Bahtiar.

Baca juga: Mendagri Sebut Pilkada di Tengah Pandemi Bantu Stimulasi Ekonomi

Termasuk juga nantinya ada adu gagasan dan inovasi dalam mengatasi dampak Covid-19 baik secara sosial, ekonomi, pelayanan publik, dan lain sebagainya.

Bahtiar mengingatkan, pandemi Covid-19 ini adalah pengalaman pertama terjadi dalam sejarah pemerintahan dunia termasuk pemerintahan lokal dimana pun.

Karena itu, situasi ini adalah ujian bagi semua pemimpin baik pemimpin formal maupun pemimpin non formal.

"Maka peluang yang dapat diperoleh dalam pilkada di tengah pandemi adalah kita ingin memperoleh pemimpin daerah yang mampu memimpin rakyat di 270 daerah dan untuk memimpin masyarakat bangkit melawan Covid-19, optimis, tetap produktif di berbagai sektor, tapi aman," ucap Bahtiar.

Baca juga: Bawaslu Sebut Calon Kepala Daerah Petahana Lebih Berpotensi Lakukan Penyalahgunaan Wewenang

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com