Keputusan Saudi soal Haji: Apresiasi, Lapang Dada, hingga Kemungkinan Pelaksanaan

Tetap dapat melaksanakan

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily berharap, Kementerian Agama tidak melarang WNI di Arab Saudi yang ingin menunaikan ibadah haji untuk tetap menjalankannya.

Sebab, hal itu sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Saudi yang membatasi jumlah jemaah yang dapat melaksanakan ibadah pada tahun ini.

"Pemerintah Indonesia tidak boleh membatasi keinginan WNI yang berada di Arab Saudi untuk berhaji dengan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan protokol Covid-19 di Arab Saudi," kata Ace saat dihubungi, Selasa (23/6/2020).

Ia menambahkan, keputusan Saudi menggelar ibadah haji secara terbatas pada masa pandemi Covid-19 ini sesuai dengan prediksi Komisi VIII DPR.

Ace juga memahami bahwa keputusan yang diumumkan Pemerintah Saudi tidak berpengaruh terhadap calon jemaah haji asal Indonesia.

Sebab, pemerintah sebelumnya telah mengumumkan pembatalan keberangkatan jemaah haji dari Tanah Air.

Baca juga: Arab Saudi Batasi Kuota Haji, Umat Islam Kecewa tapi Berlapang Dada

Di lain pihak, Juru Bicara Kementerian Agama Fathurahman mengatakan, WNI yang telah berada di Saudi masih terbuka kemungkinan untuk dapat melangsungkan ibadah haji.

Namun, ia menambahkan, Kemenag tidak akan mengirimkan petugas haji seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Pelaksanaan haji akan dikoordinasi oleh perwakilan pemerintah di Saudi, dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh.

"KBRI, bukan petugas haji Kemenag. Nanti akan melakukan pengawasan, koordinasi, perlindungan dan pendataan," jelas Oman kepada Kompas.com, Rabu (24/6/2020).

Para WNI yang nantinya melaksanakan haji pun wajib untuk mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi.

"Dari Kemenag tidak ada petugas haji yang bertugas tahun ini. Semua protokol disiapkan oleh pihak Saudi," kata Oman.