Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos: Bantuan Sosial Tunai untuk Daerah 3T Dicairkan Sekaligus Tiga Tahap

Kompas.com - 24/06/2020, 13:22 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, penyerahan bantuan sosial tunai (BST) untuk daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) akan dicairkan sekaligus tiga tahap.

Menurut Juliari, rencana ini telah disampaikan kepada PT Pos Indonesia yang menyalurkan BST di kawasan-kawasan tersebut.

"Saya sudah memerintahkan di daerah 3T ini, remote area, pencairannya langsung tiga tahap," ujar Juliari dalam rapat bersama Komisi VIII DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Baca juga: Kemensos Bagikan 508.077 BST ke Banten, Daerah dengan Banyak Pekerja Dirumahkan

Ia khawatir penyerahan bantuan secara berkala tiap satu bulan sekali akan menyulitkan masyarakat di daerah 3T.

Sebab, akses menuju ke kantor pos penyalur BST bisa begitu jauh dan sulit.

"Jadi, tidak perlu bolak-balik, jauh harus menyebrang. Mahal di ongkos, nanti pulang, uangnya tinggal setengah," kata dia.

Juliari melaporkan, saat ini penyerahan BST sudah memasuki tahap ketiga. Pemerintah menargetkan 9 juta keluarga penerima manfaat di tiap tahapan.

Baca juga: Penyaluran BST di Sulawesi Utara Abaikan Protokol Covid-19

Besaran BST pada April-Juni 2020 yaitu Rp 600.000 per bulan untuk tiap keluarga penerima manfaat.

Namun, kata Juliari, penyerahan BST pada tahap pertama dan kedua belum memenuhi target. Ia memaparkan, realisasi tahap pertama yaitu 88,1 persen dengan anggaran tersalurkan sebesar Rp 4,75 triliun.

Sementara itu, realisasi tahap kedua yaitu 87,33 persen dengan anggaran tersalurkan sebesar Rp 4.19 triliun.

"Progress report bansos tunai, saat ini sudah masuk tahap kedua, walaupun memang dari target 9 juta belum full tercapai," kata Juliari.

Baca juga: Orang Kaya Dapat, yang Meninggal Tercatat, Karut-marut Penyaluran BST di Nagan Raya Aceh

Ia menegaskan bahwa pemerintah berupaya agar target keluarga penerima manfaat BST terpenuhi.

Menurut Juliari, pemerintah akan melunasi kuota penerima manfaat BST di tahap ketiga nanti.

"Sisanya harus tetap kita salurkan. Karena itu di sisa waktu tahap kedua ini dan tahap ketiga seluruh sisa target itu harus kita serap, sehingga targetnya tidak 9 juta lagi, tapi lebih dari 9 juta karena ada bawaan sisa target yang tahap sebelumnya," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com