[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Rencana Penguatan di Tubuh TNI dan Polri

Kompas.com - 24/06/2020, 05:55 WIB
Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menyampaikan laporan perkembangan kasus COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (18/6/2020). Achmad Yurianto menyatakan hingga Kamis (18/6) pukul 12.00, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia bertambah 1.331 orang sehingga bertotal 42.762 orang sementara jumlah total pasien sembuh menjadi 16.798 orang dan total kasus kematian menjadi 2.339 orang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AJuru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menyampaikan laporan perkembangan kasus COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (18/6/2020). Achmad Yurianto menyatakan hingga Kamis (18/6) pukul 12.00, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia bertambah 1.331 orang sehingga bertotal 42.762 orang sementara jumlah total pasien sembuh menjadi 16.798 orang dan total kasus kematian menjadi 2.339 orang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
Penulis Dani Prabowo
|

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengungkapkan, peningkatan pangkat itu dilakukan karena ada rencana penambahan pasukan.

"Seperti Polri, ingin ditingkatkan Propam dan Brimob jadi bintang tiga, karena Brimob akan ditingkatkan jadi 60 prajurit misalnya," kata Tjahjo dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Selasa (23/6/2020).

Namun, menurut Tjahjo, peningkatan yang sama juga harus diberlakukan di lingkup TNI agar tidak menimbulkan kecemburuan.

Ia mengatakan komandan Marinir TNI AL juga harus diisi oleh jenderal bintang tiga.

"Ini juga TNI harus sama, Marinir harus sama bintang tiga supaya tidak menimbulkan kecemburuan," kata Tjahjo.

Dia pun mengatakan, saat ini telah selesai pengembangan kelembagaan kepolisian daerah (polda) tipe B menjadi tipe A dalam tiga bulan.

Di sisi lain, Tjahjo meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto agar komandan resor militer (danrem) juga diisi jenderal bintang satu.

"Supaya daerah yang tidak ada Kodam, (tapi) ada Korem, kapolda bintang dua, tapi danrem juga harus bintang satu," ujarnya.

Baca juga: Komandan Brimob Polri Akan Diisi Jenderal Bintang 3, Tjahjo: Marinir Juga agar Tak Cemburu

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X