Mahfud MD: Diskusi Tak Perlu Dilarang, Cukup Diawasi Saja

Kompas.com - 23/06/2020, 20:48 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo yang meminta supaya aparat tak melarang pelaksanaan diskusi daring atau webinar dan kegiatan sejenisnya.

Menurut Mahfud, tanpa adanya kegiatan diskusi, pemerintah tetap mendapat fitnah. Namun Mahfud tak menjelaskan secara spesifik soal fitnah yang ditujukan kepada pemerintah.

Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan, pelaksanaan diskusi tak perlu dilarang dan cukup diawasi saja.

Baca juga: Mahfud: Presiden Minta Aparat Tak Terlalu Sensitif, Apa-apa Ditangkap

"Orang mau webinar dilarang, enggak usah, biarkan saja, kata Presiden. Wong kita seminar tidak seminar, tetap difitnah terus kok. Mau seminar, mau enggak, diawasi saja," kata Mahfud saat menghadiri acara di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020).

Selain itu, Mahfud mengungkapkan, Jokowi juga berpesan agar aparat tak perlu menindak hoaks yang sifatnya ringan atau candaan. Meskipun ia akui bahwa hal-hal itu kerap terjadi dan memprihatinkan.

"Kalau cuma bikin hoaks-hoaks ringan gitu ya, orang bergurau gitu, ya biarkan sajalah," ujar Mahfud.

Pada pokoknya, lanjut Mahfud, Jokowi berpesan supaya aparat kepolisian tak terlalu sensitif dengan bertindak secara berlebihan.

"Pesan Pak Presiden itu (berpesan) aparat itu jangan terlalu sensitif, ada apa-apa ditangkap, ada apa-apa diadili," kata dia.

Baca juga: Saat Unggahan Guyonan Politik Gus Dur Berujung Pemeriksaan Polisi...

Mahfud menilai, aparat perlu mengedepankan konsep restorative justice atau keadilan restoratif.

Dengan demikian, kata Mahfud, jika ada tindakan pelanggaran yang tidak terlalu meresahkan, maka dapat diselesaikan dengan baik-baik, bukan dengan penangkapan oleh aparat.

"Sesuatu pelanggaran yang tidak terlalu meresahkan masyarakat, selesaikan baik-baik," ucap Mahfud.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo Meninggal Dunia

Mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo Meninggal Dunia

Nasional
Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Nasional
UPDATE Banjir Kalsel: 5 Orang Meninggal, 27.111 Rumah Terendam, 112.709 Warga Mengungsi

UPDATE Banjir Kalsel: 5 Orang Meninggal, 27.111 Rumah Terendam, 112.709 Warga Mengungsi

Nasional
Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Nasional
Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Nasional
UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

Nasional
Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Nasional
UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 69.414 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 16 Januari: Ada 69.414 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 Januari: Tambah 8.662, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 727.358

UPDATE 16 Januari: Tambah 8.662, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 727.358

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 143.517 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Ada 143.517 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 283, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 25.767 Orang

UPDATE 16 Januari: Bertambah 283, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 25.767 Orang

Nasional
UPDATE 16 Januari: 63.300 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 16 Januari: 63.300 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Tambah 14.224 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Indonesia Catat Rekor Lagi

Tambah 14.224 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Indonesia Catat Rekor Lagi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Tambah 14.224, Kini Ada 896.642 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Tambah 14.224, Kini Ada 896.642 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X