Kompas.com - 23/06/2020, 20:05 WIB
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini KOMPAS.com/GHINAN SALMANWali Kota Surabaya Tri Rismaharini

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, terjadinya penurunan kasus Covid-19 di Surabaya, merupakan hasil pengawasan ketat terhadap penerapan protokol kesehatan Covid-19 di ruang-ruang publik.

Hal itu diungkapkan Risma, saat berdialog melalui ruang digital di Media Center Gugus Tugas Nasioal, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Risma menjelaskan, pengawasan ketat terhadap penerapan protokol kesehatan Covid-19 dilakukan di pasar, mal, dan restoran.

Baca juga: Cerita Pemandu Lagu di Surabaya Bekerja di Masa Transisi New Normal: Ketakutan Sirna Saat Ingat Anak

"Di pasar disiapkan protokol secara ketat, mulai cara pembayaran dengan menyiapkan tempat untuk menaruh uang pembayaran dan membuat tirai di antara pedagang dan pembeli. Kemudian diatur alur untuk pembeli melewati rute yang dilalui selama di pasar," kata Risma.

Risma mengatakan, satuan tugas (satgas) terus memantau dan mengawasi aktivitas yang terdapat di ruang-ruang publik tersebut.

Menurut Risma, satgas akan memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pasar, mal, restoran dan fasilitas umum lainnya, ada satgas untuk terus mematuhi protokol kesehatan, jika terdapat satu kasus positif akan diberikan sanksi berupa pencabutan izin atau ditutup sementara," ujarnya.

Di samping itu, Risma mengatakan, terdapat perubahan cara menggelar rapid test di Surabaya.

Ia mengatakan, semula, jika ada satu kasus Covid-19 di kampung, maka rapid test digelar di wilayah tersebut. Namun, saat ini, rapid test hanya dilakukan pada lingkup yang lebih kecil.

"Misalkan komunitas guru, kita rapid semua, kemudian di sekitar rumah sakit, pedagang yang positif akan di rapid test, termasuk masyarakat yang berada dalam lingkungan tempat mereka berdagang," ucapnya.

Lebih lanjut, Risma menambahkan, rapid test dilakukan kepada seluruh warga Surabaya, tidak hanya yang memiliki KTP Surabaya.

Baca juga: Risma Ungkap Strategi agar Warga Surabaya Bisa Beradaptasi dengan Tatanan Normal Baru

Selain itu, ia mengatakan, Rumah Sakit Lapangan dan Rumah Sakit di Surabaya masih cukup untuk menampung pasien Covid-19.

"Rumah Sakit Lapangan disiapkan 100 tempat tidur, semalam saya cek RS Lapangan untuk perempuan dari 40 tempat tidur yang disiapkan, terisi 35 dan untuk laki-laki dari 60 terisi 55 tempat tidur," tuturnya.

"Fasilitas RS di Surabaya, Pemkot telah menyediakan 200 tempat tidur yang disiapkan untuk pasien COVID-19 namun belum pernah terisi," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X