Ratusan Daerah Rawan Gangguan Pilkada akibat Pandemi Covid-19

Aspek lain yang dipetakan adalah terkait konteks politik. Dalam konteks ini, aspek yang diukur yaitu keberpihakan penyelenggara pemilu, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), hingga penyalahgunaan anggaran.

Di tingkat kabupaten/kota ditemukan bahwa 50 daerah masuk kategori rawan tinggi, 211 kabupaten/kota dalam kerawanan sedang dan tidak ada daerah yang rawan rendah.

Beberapa daerah yang terindikasi rawan tinggi yaitu Kabupaten Manokwari Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Lamongan, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Agam.

Sedangkan di level provinsi, 7 daerah terindikasi rawan tinggi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Bengkulu dan Sulawesi Tengah. Dua provinsi lain, yaitu Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah, ada dalam kerawanan sedang.

Baca juga: Bawaslu: Bansos Berlabel Stiker Kepala Daerah Termasuk Politisasi

Terakhir yaitu kerawanan dalam konteks sosial. Bawaslu mengukur aspek gangguan keamanan seperti bencana alam dan bencana sosial, serta aspek kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara.

Dalam konteks ini, 40 kabupaten/kota ada pada titik rawan tinggi dan 221 kabupaten/kota rawan sedang. Tidak ada satu pun daerah terindikasi rawan rendah.

Beberapa kabupaten/kota yang terindikasi rawan tinggi adalah Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Halmahera Utara.

Di level provinsi, ada 7 daerah dalam kerawanan sedang, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Bengkulu. Dua provinsi lain, ada dalam kerawanan sedang, yaitu Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah.

Baca juga: Bawaslu: hingga 15 Juni, Tambahan Anggaran Pilkada Belum Cair

Atas temuan itu, Bawaslu merekomendasikan sejumlah hal kepada para pemangku kepentingan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Misalnya, memastikan Pilkada dilaksanakan dengan protokol kesehatan di seluruh tahapan. Kemudian, memastikan dukungan anggaran penyediaan alat pelindung diri (APD).

Lalu, penerapan teknologi informasi yang sesuai dengan kondisi geografis.

"Lalu menjaga kemandirian aparatur pemerintah dari penyalahgunaan wewenangan dan anggaran penanggulangan Covid-19," kata Afif.