Menpan RB: Misalnya, Ada Deputi Intelijen Kesehatan di BIN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo mengatakan, ada sejumlah lembaga yang butuh penguatan atau pengembangan kewenangan.

Ia pun menyebut Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai salah satu lembaga yang perlu dikembangkan.

Menurut dia, pemerintah akan membentuk deputi kesehatan di BIN.

"Misalnya pengembangan BIN, ada deputi intelijen yang mengurusi kesehatan," kata Tjahjo dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Selasa (23/6/2020).

Adapun kedeputian yang sudah ada di BIN saat ini yakni Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri, Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri, Deputi Bidang Kontra Intelijen, Deputi Bidang Intelijen Ekonomi.

Baca juga: Banyak ASN yang Tak Produktif Selama WFH, Tjahjo Berencana Menguranginya

Kemudian, Deputi Bidang Intelijen Teknologi, Deputi Bidang Intelijen Siber, Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi, dan Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen.

Selain itu, lanjut Tjahjo, Departemen Pertahanan mengusulkan agar Universitas Pertahanan memiliki fakultas kedokteran.

Alasannya, jumlah dokter tentara saat ini makin sedikit.

"Dephan ingin ada Unhan itu ada fakultas kedokteran, karena dokter-dokter tentara semakin berkurang sekarang ini," ujar dia. 

Kemudian, lanjut Tjahjo, ada 13 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang ingin berubah menjadi Universitas Islam Negeri.

Tjaho pun mengatakan, saat ini Kemenpan RB terus berkomunikasi dengan Departemen Agama jika perubahan tersebut dimungkinkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lainnya.

"Kami terus komunikasi dengan Depag supaya aturan-aturan daripada Depag itu bisa memungkinkan sisa 13 itu jadi UIN," kata dia. 

Pengembangan lain adalah peningkatan komandan Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri dan Brigadir Mobil menjadi bintang tiga.

Namun, menurut Tjahjo, peningkatan yang sama juga harus diberlakukan di lingkup TNI agar tidak menimbulkan kecemburuan.

"Seperti Polri, ingin ditingkatkan Propam dan Brimob jadi bintang tiga, karena Brimob akan ditingkatkan jadi 60 prajurit misalnya. Ini juga TNI harus sama, marinir harus sama bintang tiga supaya tidak timbulkan kecemburuan," kata Tjahjo.

Baca juga: Menpan RB Tjahjo Kumolo Ingatkan Ada Sanksi untuk PNS yang Nekat Mudik

Dia mengatakan, saat ini telah selesai pengembangan kelembagaan kepolisian daerah (polda) tipe B menjadi tipe A dalam tiga bulan.

Di sisi lain, Tjahjo meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto agar komandan resor militer (danrem) juga diisi jenderal bintang satu.

"Supaya daerah yang tidak ada kodam, (tapi) ada korem, kapolda bintang dua, danrem harus bintang satu," ujar dia. 

Kemudian, kata Tjahjo, Kemenpan RB tengah memikirkan penguatan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla).

Menurut dia, selama ini Bakamla belum memiliki lingkup tanggung jawab yang jelas.

"Selama ini Bakamla siapa yang tanggung jawab. Akan kami coba rapikan Bakamla sebagai koordinator. karena ada Polisi Air, KKP, Bea Cukai, ini kan semua bermain semua di laut. Tapi selama ini tidak jelas posisi Bakamla seperti apa, ini akan kami perkuat," kata dia.