BNPT: Jaringan Teroris Aktif Rekrut Anggota Baru Selama Pandemi Covid-19

Kompas.com - 23/06/2020, 14:43 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Pol Boy Rafli Amar berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Presiden secara resmi melantik Irjen Pol Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT menggantikan Komjen Pol Suhardi Alius. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYKepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Pol Boy Rafli Amar berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Presiden secara resmi melantik Irjen Pol Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT menggantikan Komjen Pol Suhardi Alius.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perekrutan anggota baru oleh kelompok teroris masih terus terjadi hingga saat ini.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) menemukan jaringan kelompok teroris yang terus aktif merekrut anggota baru, baik secara daring (online) maupun luar jaringan (offline), selama pandemi Covid-19.

"Kelompok radikal masih aktif melaksanakan aksinya melalui propaganda perekrutan, baik secara online maupun offline, selama masa pandemi Covid-19," kata Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Kepala BNPT: Tiap Generasi Bertanggung Jawab soal Keragaman Bangsa

Rafli mengatakan, BNPT sudah berkoordinasi dengan penegak hukum untuk menangani temuan tersebut.

Menurut dia, terdapat 84 tersangka terkait jaringan kelompok teroris yang selama ini dalam pengawasan.

"Jadi dalam catatan yang kami terima setidaknya dari periode Januari saja sampai dengan bulan Juni itu ada 84 tersangka terkait dengan masalah jaringan kelompok teroris yang selama ini dalam pengawasan dalam penyelidikan aparat penegak hukum," ujarnya.

Rafli mengatakan, 84 tersangka tersebut memiliki rencana aksi serangan teror yang berhasil digagalkan.

"Dan mereka umumnya merencanakan berbagai aksi-aksi, termasuk aksi serangan teror yang berhasil digagalkan," ucapnya.

Baca juga: Tingkatkan Koordinasi Penanganan Perkara Terorisme, Kepala BNPT Bertemu Jaksa Agung

Terkait hal itu, Boy mengatakan, BNPT berupaya melawan paham radikal yang disebarkan melalui internet.

Sebab, penyalahgunaan dunia maya semakin tinggi, khususnya berkaitan dengan penyebaran paham terorisme, intoleransi, dan radikalisme.

"Ini adalah tugas BNPT bagaimana melakukan kontra-radikalisme melawan informasi yang bertentangan dengan nilai dasar Pancasila," tuturnya.

Lebih lanjut, Boy mengusulkan penambahan tiga deputi di BNPT, sehingga BNPT akan memiliki enam deputi.

Enam deputi itu adalah Deputi Sistem dan Kebijakan, Deputi Kontra Radikalisme, Deputi Kesiapsiagaan Nasional, Deputi Bidang Deradikalisasi, Deputi Bidang Penegakan Hukum dan Pemantauan, serta Deputi Bidang Kerja Sama Internasional.

"Pengembangan ini sesuai beban tugas yang diberikan dalam amanat UU Nomor 5 Tahun 2018 kepada BNPT," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Nasional
Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X