Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Sistem Ekonomi Syariah Layak Jadi Alternatif, Gantikan Sistem Kapitalis

Kompas.com - 23/06/2020, 13:25 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, sistem ekonomi syariah yang bebas riba atau bunga saat ini dinilai layak menjadi sistem ekonomi alternatif.

Hal tersebut dikarenakan sistem ekonomi global yang digunakan, sistem ekonomi kapitalis, cenderung membawa ketidakadilan bagi umat Islam.

"Sistem ekonomi syariah yang bebas riba/bunga dinilai layak untuk menjadi sistem ekonomi alternatif menggantikan sistem ekonomi kapitalis," ujar Ma'ruf saat pidato untuk menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar untuk bidang ilmu manajemen keminatan syariah, Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Dapat Gelar Doktor Honoris Causa, Wapres Bicara Perjalanan Ekonomi Syariah RI

Ia mengatakan, saat ini umat Islam semakin sadar bahwa sistem ekonomi kapitalis itu membawa ketidakadilan.

Dengan demikian, ia pun mendorong kesadaran umat Islam untuk menerapkan ajaran agama, terutama dalam bidang ekonomi, melalui penerapan sistem ekonomi syariah.

"Saya mengharapkan, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia akan mengalami percepatan setelah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) diperkuat," kata dia.

Apalagi, KNKS pun saat ini telah diperluas cakupannya menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang diketuai Presiden dan Ma'ruf sendiri sebagai wakil ketua sekaligus ketua harian.

Baca juga: Wapres: Ekonomi Syariah dan Konvensional Jangan Dibenturkan

Saat ini, melalui KNEKS, upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sedang dilakukan dibawahnya langsung.

Setidaknya ada empat hal yang difokuskan, yaitu pengembangan dan perluasan industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, serta kegiatan usaha syariah.

Ma'ruf mengatakan, sistem ekonomi kapitalis yang salah satunya bertumpu pada sistem bunga semakin menunjukkan dampak negatif.

Selain ketidakadailan, kesenjangan ekonomi pun menjadi semakin lebar dengan sistem tersebut.

Baca juga: Wapres Harap Pondok Pesantren Jadi Pusat Ekonomi Syariah

"Sistem ekonomi kapitalis yang bertumpu pada sistem bunga dinilai sama dengan sistem ekonomi ribawi yang berkembang pada zaman Jahiliyah," kata dia.

Meskipun saat ini sudah menjadi sistem ekonomi global yang tak bisa dihindari di seluruh negara, kata dia, tetapi sistem ekonomi kapitalis terbukti memberikan dampak negatif.

Oleh karena itu, para ahli ekonomi pun melakukan berbagai upaya untuk merumuskan sistem ekonomi alternatif.

Terutama yang bisa mengkoreksi dampak buruk sistem ekonomi kapitalis tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com