Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Sistem Ekonomi Syariah Layak Jadi Alternatif, Gantikan Sistem Kapitalis

Kompas.com - 23/06/2020, 13:25 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, sistem ekonomi syariah yang bebas riba atau bunga saat ini dinilai layak menjadi sistem ekonomi alternatif.

Hal tersebut dikarenakan sistem ekonomi global yang digunakan, sistem ekonomi kapitalis, cenderung membawa ketidakadilan bagi umat Islam.

"Sistem ekonomi syariah yang bebas riba/bunga dinilai layak untuk menjadi sistem ekonomi alternatif menggantikan sistem ekonomi kapitalis," ujar Ma'ruf saat pidato untuk menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar untuk bidang ilmu manajemen keminatan syariah, Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Dapat Gelar Doktor Honoris Causa, Wapres Bicara Perjalanan Ekonomi Syariah RI

Ia mengatakan, saat ini umat Islam semakin sadar bahwa sistem ekonomi kapitalis itu membawa ketidakadilan.

Dengan demikian, ia pun mendorong kesadaran umat Islam untuk menerapkan ajaran agama, terutama dalam bidang ekonomi, melalui penerapan sistem ekonomi syariah.

"Saya mengharapkan, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia akan mengalami percepatan setelah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) diperkuat," kata dia.

Apalagi, KNKS pun saat ini telah diperluas cakupannya menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang diketuai Presiden dan Ma'ruf sendiri sebagai wakil ketua sekaligus ketua harian.

Baca juga: Wapres: Ekonomi Syariah dan Konvensional Jangan Dibenturkan

Saat ini, melalui KNEKS, upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sedang dilakukan dibawahnya langsung.

Setidaknya ada empat hal yang difokuskan, yaitu pengembangan dan perluasan industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, serta kegiatan usaha syariah.

Ma'ruf mengatakan, sistem ekonomi kapitalis yang salah satunya bertumpu pada sistem bunga semakin menunjukkan dampak negatif.

Selain ketidakadailan, kesenjangan ekonomi pun menjadi semakin lebar dengan sistem tersebut.

Baca juga: Wapres Harap Pondok Pesantren Jadi Pusat Ekonomi Syariah

"Sistem ekonomi kapitalis yang bertumpu pada sistem bunga dinilai sama dengan sistem ekonomi ribawi yang berkembang pada zaman Jahiliyah," kata dia.

Meskipun saat ini sudah menjadi sistem ekonomi global yang tak bisa dihindari di seluruh negara, kata dia, tetapi sistem ekonomi kapitalis terbukti memberikan dampak negatif.

Oleh karena itu, para ahli ekonomi pun melakukan berbagai upaya untuk merumuskan sistem ekonomi alternatif.

Terutama yang bisa mengkoreksi dampak buruk sistem ekonomi kapitalis tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com