Wapres Sebut Sistem Ekonomi Syariah Layak Jadi Alternatif, Gantikan Sistem Kapitalis

Kompas.com - 23/06/2020, 13:25 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan pidato secara daring di Dies Natalis ke-66 Universitas Muslim Indonesia (UMi) Makassar, Selasa (23/6/2020). Maruf juga menerima gelar Doctor Honoris Causa Bidang Ilmu Manajemen Keminatan Syariah. Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan pidato secara daring di Dies Natalis ke-66 Universitas Muslim Indonesia (UMi) Makassar, Selasa (23/6/2020). Maruf juga menerima gelar Doctor Honoris Causa Bidang Ilmu Manajemen Keminatan Syariah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, sistem ekonomi syariah yang bebas riba atau bunga saat ini dinilai layak menjadi sistem ekonomi alternatif.

Hal tersebut dikarenakan sistem ekonomi global yang digunakan, sistem ekonomi kapitalis, cenderung membawa ketidakadilan bagi umat Islam.

"Sistem ekonomi syariah yang bebas riba/bunga dinilai layak untuk menjadi sistem ekonomi alternatif menggantikan sistem ekonomi kapitalis," ujar Ma'ruf saat pidato untuk menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar untuk bidang ilmu manajemen keminatan syariah, Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Dapat Gelar Doktor Honoris Causa, Wapres Bicara Perjalanan Ekonomi Syariah RI

Ia mengatakan, saat ini umat Islam semakin sadar bahwa sistem ekonomi kapitalis itu membawa ketidakadilan.

Dengan demikian, ia pun mendorong kesadaran umat Islam untuk menerapkan ajaran agama, terutama dalam bidang ekonomi, melalui penerapan sistem ekonomi syariah.

"Saya mengharapkan, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia akan mengalami percepatan setelah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) diperkuat," kata dia.

Apalagi, KNKS pun saat ini telah diperluas cakupannya menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang diketuai Presiden dan Ma'ruf sendiri sebagai wakil ketua sekaligus ketua harian.

Baca juga: Wapres: Ekonomi Syariah dan Konvensional Jangan Dibenturkan

Saat ini, melalui KNEKS, upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sedang dilakukan dibawahnya langsung.

Setidaknya ada empat hal yang difokuskan, yaitu pengembangan dan perluasan industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, serta kegiatan usaha syariah.

Ma'ruf mengatakan, sistem ekonomi kapitalis yang salah satunya bertumpu pada sistem bunga semakin menunjukkan dampak negatif.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X