Kompas.com - 23/06/2020, 12:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah melakukan berbagai penyesuaian anggaran dan program terkait manajemen aparatur sipil negara (ASN) dalam penerapan kenormalan baru (new normal).

Salah satunya, Tjahjo mengatakan, kunjungan kerja ASN ke daerah-daerah akan dikurangi.

"Mengurangi kunjungan-kunjungan kerja ke daerah atau mengurangi rapat rapat baik terbuka maupun di kantor yang jumlah banyak," kata Tjahjo dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Selasa (23/6/2020).

Selain itu, ia mengatakan, formasi jumlah ASN yang bekerja di kantor dan rumah dibagi sama rata yaitu, 50 persen bekerja di rumah dan 50 persen bekerja di kantor.

Baca juga: Kinerja ASN Saat New Normal, Fleksibel hingga Harus Kuasai Teknologi Informasi

"Kemudian tetap 50 banding 50, kami coba untuk kerja kedinasan di kantor maupun kerja di rumah," jelasnya.

Berikutnya, Tjahjo pun menegaskan protokol kesehatan Covid-19 yang harus dipatuhi ASN saat bekerja dalam situasi kenormalan baru. Misalnya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik.

"Harus pakai masker, kemudian ruang kantor juga tempat duduk dan meja kerja jaga jarak, kemudian harus cuci tangan secara rutin," tuturnya.

Dalam dua tahun ke depan, kata Tjahjo, Kemenpan RB menargetkan perencanaan ASN di seluruh instansi didasarkan pada arah dan potensi daerah.

Baca juga: New Normal, Menpan RB Nilai ASN Perlu Kuasai Teknologi Informasi

"Mengenai penataan sistem manjamen SDM ASN yang kami programkan Insya Allah setahun dua tahun selesai adalah, satu yang berkaitan dengan perencanaan, di mana perencanaan ASN seluruh instansi harus didasarkan pada arah dan potensi daerah," terang Tjahjo.

Kemudian, juga target manajemen ASN yang berkaitan dengan pengembangan potensi jabatan dan kebijakan gaji dan tunjangan serta pensiun hari tua.

"Pengembangan potensi, menerapkan standar potensi jabatan. Kemudian peningkatan kesejahteraan, baik menyangkut kebijakan gaji, tunjangan, fasilitas serta sistem pensiun dan jaminan hari tua," tutur Tjahjo.

"Kemudian berkaitan dengan penegembangan karier yang tadi kami sampaiakan dengan berbasis sistem merit dengan memperhatikan kebutuhan nasional dengan manajamen talentanya, kemudian penilaian kinerja dan penghargaan," imbuhnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Kesehatan Memburuk, Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura

Klaim Kesehatan Memburuk, Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura

Nasional
Parsindo Sayangkan Sengketa Mereka Tak Diterima Bawaslu, Akan ke PTUN hingga Ombudsman

Parsindo Sayangkan Sengketa Mereka Tak Diterima Bawaslu, Akan ke PTUN hingga Ombudsman

Nasional
Pengacara Ungkap Manipulasi Skenario Ferdy Sambo dari Ketakutan Bharada E

Pengacara Ungkap Manipulasi Skenario Ferdy Sambo dari Ketakutan Bharada E

Nasional
TNI AU Kerahkan Pesawat CN-295 Cari Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

TNI AU Kerahkan Pesawat CN-295 Cari Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

Nasional
Jaksa KPK Minta Bantuan Jenderal Andika Perkasa untuk Panggil Eks KSAU Agus Supriatna

Jaksa KPK Minta Bantuan Jenderal Andika Perkasa untuk Panggil Eks KSAU Agus Supriatna

Nasional
Gelak Tawa di Ruang Sidang Saat Bharada E Salah Paham Tanggapi Saksi

Gelak Tawa di Ruang Sidang Saat Bharada E Salah Paham Tanggapi Saksi

Nasional
Kuat Ma'ruf Minta Maaf kepada 4 Terdakwa 'Obstruction of Justice' Pembunuhan Brigadir J

Kuat Ma'ruf Minta Maaf kepada 4 Terdakwa "Obstruction of Justice" Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Puan Maharani Respons Pernyataan Jokowi Soal 'Pemimpin Berambut Putih'

Puan Maharani Respons Pernyataan Jokowi Soal "Pemimpin Berambut Putih"

Nasional
Diduga Terima Suap, Hakim Agung Gazalba Saleh Penjarakan Orang 5 Tahun

Diduga Terima Suap, Hakim Agung Gazalba Saleh Penjarakan Orang 5 Tahun

Nasional
Pertemuan Jokowi dengan Relawan di GBK Dikritik, Istana Buka Suara

Pertemuan Jokowi dengan Relawan di GBK Dikritik, Istana Buka Suara

Nasional
Hendra Kurniawan ke Agus Nurpatria Ketika Tahu Dibohongi Ferdy Sambo: Kita 'Dikadalin'

Hendra Kurniawan ke Agus Nurpatria Ketika Tahu Dibohongi Ferdy Sambo: Kita "Dikadalin"

Nasional
Puan Bacakan Surpres Penunjukkan KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru

Puan Bacakan Surpres Penunjukkan KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru

Nasional
KPK Ungkap Alasan Gazalba Saleh Belum Ditahan meski 2 Bawahannya Mendekam di Rutan

KPK Ungkap Alasan Gazalba Saleh Belum Ditahan meski 2 Bawahannya Mendekam di Rutan

Nasional
Kurangi Emisi GRK, Indonesia-Inggris Luncurkan Program MENTARI EE

Kurangi Emisi GRK, Indonesia-Inggris Luncurkan Program MENTARI EE

Nasional
Dinamika Laut China Selatan Meningkat, Yudo Margono Diminta Maksimalkan Kogabwilhan

Dinamika Laut China Selatan Meningkat, Yudo Margono Diminta Maksimalkan Kogabwilhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.