Kompas.com - 23/06/2020, 10:19 WIB
Kebakaran hutan Gunung Ranti terlihat dari Tawonan, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (19/10/2019). Kebakaran hutan tersebut menyebabkan jalur pendakian Gunung Ijen ditutup sementara serta diperkirakan empat pendaki masih terjebak di puncak. ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYAKebakaran hutan Gunung Ranti terlihat dari Tawonan, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (19/10/2019). Kebakaran hutan tersebut menyebabkan jalur pendakian Gunung Ijen ditutup sementara serta diperkirakan empat pendaki masih terjebak di puncak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebutkan, hampir seluruh kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air setiap tahunnya disebabkan oleh ulah manusia.

Menurut Presiden Jokowi, hanya sedikit peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang murni disebabkan oleh alam.

"Kita tahu 99 persen kebakaran hutan karena ulah manusia," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait antisipasi kebakaran hutan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Berkat Teknologi Modifikasi Cuaca, Fase Kritis I Karhutla Terlewati

Ia menyebutkan, ulah manusia penyebab kebakaran hutan itu ada yang tidak disengaja atau karena kelalaian.

Namun, ada juga yang memang sengaja membakar hutan. Tujuannya biasanya tidak lain untuk membuka lahan baru.

Presiden Jokowi pun meminta penegak hukum tak membiarkan praktik yang merusak lingkungan dan merugikan banyak orang ini.

Selain hutan yang terbakar, biasanya kebakaran hutan juga menimbulkan kabut asap tebal yang dapat membuat warga mengalami gangguan pernapasan.

Baca juga: Gubernur Kalsel Ancam Pembakar Lahan yang Sebabkan Karhutla

"Oleh sebab itu, penegakan hukum harus tegas dan tanpa kompromi untuk menyelesaikan masalah ini," kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara turut menegaskan bahwa masalah antisipasi kebakaran hutan ini harus menjadi perhatian meskipun saat ini pemerintah masih fokus menangani pandemi Covid-19.

Menurut dia, BMKG memperkirakan puncak kemarau jatuh pada Agustus sehingga seluruh jajaran terkait, baik di pusat maupun daerah, masih memiliki waktu mempersiapkan diri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X