Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Rapat Komisi II, Seskab, Sesneg, dan KSP Usul Tambahan Anggaran

Kompas.com - 22/06/2020, 22:51 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR menggelar rapat kerja bersama Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Senin (22/6/2020).

Rapat digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, membahas anggaran tahun 2021 masing-masing lembaga.

Seskab Pramono Anung mengajukan penambahan anggaran Rp 88.500.000.000 dari total pagu indikatif sebesar Rp 300.143.142.000.

Baca juga: Rapat Bahas Anggaran 2021 dengan DPR, Kemenlu Ajukan Rp 8,1 Triliun

Kemudian, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajukan tambahan anggaran Rp 29.517.322.000 dari total pagu indikatif Kemenseneg Rp 2.051.684.103.000, termasuk di dalamnya pagu KSP sebesar Rp 86.760.233.000.

Sementara itu, tidak ada penambahan anggaran yang diajukan BPIP dari total pagu indikatif sebesar Rp 208.846.742.000.

Pengajuan anggaran untuk tahun 2021 itu selanjutnya akan dibawa dalam rapat Badan Anggaran.

"Komisi II DPR menyetujui usulan tambahan anggaran sekretariat kabinet sebesar Rp 88.500.000.000 untuk dapat ditambahkan ke dalam pagu angaaran Sekretariat Kabinet tahun 2021 dan meminta kepada anggota Banggar Komisi II DPR untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Banggar," kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia.

"Komisi II DPR menyetujui usulan tambahan anggaran KSP sebesar Rp 29.517.322.000 untuk dapat ditambahkan ke dalam pagu anggaran KSP tahun 2021, di dalam bagian anggaran Kementerian Sekretaris Negara dan meminta kepada anggota Banggar Komisi II DPR untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Banggar," lanjutnya.

Baca juga: KSP Ajukan Tambahan Anggaran Rp 29 Miliar ke DPR

Kemudian, Komisi II juga menyetujui pergeseran anggaran sejumlah program Setneg.

Program yang dimaksud adalah program dukungan manajemen dan program penyelenggaran layanan kepada presiden dan wakil presiden.

"Komisi II DPR menyetujui usulan pergeseran anggaran sekretariat negara tahun 2021 yang terdiri dari, program dukungan manajemen sebesar Rp 1.328.412.171.000 menjadi sebesar Rp 1.129.568.453.000. Dan pprogram penyelenggaraan layanan kepada presiden dan wakil presiden sebesar Rp 723.271.832.000 menjadi sebesar Rp 922.115.650.000," kata Doli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com