Anggota Komisi II Minta BPIP Bikin Film Animasi seperti Upin Ipin untuk Sosialiasi Pancasila

Kompas.com - 22/06/2020, 21:47 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) membuat film animasi untuk menyosialisasikan Pancasila kepada anak-anak.

Mardani menyarankan BPIP mencontoh film animasi anak-anak asal Malaysia, Upin Ipin.

"Prof Yudian mohon segera diluncurkan buat film Upin Ipin untuk menyosialisasikan Pancasila," kata Mardani dalam rapat Komisi II DPR, Senin (22/6/2020).

Baca juga: BPIP Berencana Gunakan YouTube hingga TikTok untuk Sosialisasi Pancasila

Dalam rapat itu, hadir Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Menurut Mardani, nilai-nilai Pancasila harus dibuat relevan dengan kondisi sehari-hari masa kini.

Ia menuturkan, Pancasila sudah final menjadi ideologi bangsa Indonesia. Maka, kata dia, sudah sepatutnya nilai-nilai Pancasila diturunkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Pancasila dasar negara, sumber segala sumber hukum, rumah besar bersama kita. Yang belum, bagaimana menurunkan Pancasila jadi unit-unit working ideology. Rajin, disiplin, antre, menghargai orang lain, punya etika buang sampah. Itu yang paling penting," ujar Mardani.

Selain itu, Mardani pun mendukung BPIP menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Baca juga: MUI: Selain RUU HIP, Omnibus Law Cipta Kerja juga Tak Sesuai Pancasila dan Konstitusi

Ia menyinggung soal polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), dan berharap isu-isu terkait RUU tersebut tidak mengganggu kerja BPIP.

"Saya selalu mendukung, mendoakan agar hiruk-pikuk RUU HIP tidak mengganggu kerja BPIP, karena diharapkan politik berjalan, ekonomi berjalan, sehingga masing-masing pada relnya," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X