Kompas.com - 22/06/2020, 21:22 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR menyetujui usulan anggaran sebesar Rp 8,157 triliun yang diajukan Kementerian Luar Negeri dalam rapat kerja yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan, DPR sepenuhnya mendukung penguatan diplomasi health security terkait vaksin Covid-19 yang menjadi program Kemenlu.

"(Diajukan) Rp 8,157 triliun. Kami kasih support soal anggaran. Penguatan diplomasi keamanan kesehatan atau health security agar vaksin Covid-19 bisa terdistribusi secara adil dan terjangkau bagi negara-negara di dunia, khususnya Indonesia dan program-program perlindungan WNI baik mahasiswa, pekerja migran, maupun ABK," kata Sukamta saat dihubungi, Senin.

Baca juga: Kemenlu Sebut Pemprov Dalian China Bentuk Satgas Usut Kasus ABK WNI

Pengajuan anggaran Kemenlu untuk tahun 2021 itu selanjutnya akan dibawa dalam rapat Badan Anggaran.

Sukamta bahkan mengusukan, sebaiknya anggaran Kemenlu ditambahkan demi memperkuat perlindungan WNI di luar negeri serta memperkuat diplomasi Indonesia di ASEAN dan Pasifik.

"Kalau saya ingin agar anggaran Kemlu ini ditambah, utamanya untuk perlindungan WNI di luar negeri untuk menangani sisa-sisa masalah Covid-19 dan untuk penguatan diplomasi di ASEAN dan Pasifik, karena memanasnya Laut China Selatan dan masalah Papua," tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kemenlu Salurkan 481.858 Paket Bantuan Bagi WNI di Luar Negeri

Sementara itu, dalam rapat, Sekjen Kemenlu Cecep Herawan mengatakan, pihaknya akan melakukan pengoptimalan anggaran tahun 2021 dengan memprioritaskan program tertentu.

Hal ini berkaitan dengan keuangan negara yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

"Mempertimbangkan besaran pagu indikatif Kemenlu tahun anggaran 2021 dan kondisi saat ini yang kita alami bersama dalam menghadapi pandemi Covid-19, tentu Kemenlu perlu melakukan penajaman program prioritas, optimalisasi anggaran lebih lanjut," kata Cecep.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Nasional
Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

Nasional
Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Nasional
PCR Akan Diwajibkan di Semua Moda Transportasi, Anggota DPR: Harusnya Digratiskan

PCR Akan Diwajibkan di Semua Moda Transportasi, Anggota DPR: Harusnya Digratiskan

Nasional
Naik Pesawat Wajib PCR, Kereta Api-Bus Boleh Antigen

Naik Pesawat Wajib PCR, Kereta Api-Bus Boleh Antigen

Nasional
Terbaru, Tes PCR untuk Naik Pesawat Boleh 3x24 Jam Sebelum Keberangkatan

Terbaru, Tes PCR untuk Naik Pesawat Boleh 3x24 Jam Sebelum Keberangkatan

Nasional
Dua Ilmuwan Indonesia Masuk Daftar 2 Persen Peneliti Teratas Dunia

Dua Ilmuwan Indonesia Masuk Daftar 2 Persen Peneliti Teratas Dunia

Nasional
Polri: Pelanggar Karantina Terancam Penjara 1 Tahun dan Denda Rp 100 Juta

Polri: Pelanggar Karantina Terancam Penjara 1 Tahun dan Denda Rp 100 Juta

Nasional
Yo Kim Tjan, Sang Perekam Pertama Lagu Indonesa Raya...

Yo Kim Tjan, Sang Perekam Pertama Lagu Indonesa Raya...

Nasional
93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi: Pemuda Kekuatan Terbesar di Era Digital

93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi: Pemuda Kekuatan Terbesar di Era Digital

Nasional
Jokowi: Tak Ada yang Aman dari Covid-19 sampai Semua Orang Aman

Jokowi: Tak Ada yang Aman dari Covid-19 sampai Semua Orang Aman

Nasional
DPR Raih Predikat Badan Publik Informatif, Puan: Ini Bukti dari Keterbukaan Parlemen

DPR Raih Predikat Badan Publik Informatif, Puan: Ini Bukti dari Keterbukaan Parlemen

Nasional
Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda, Nadiem Minta Anak Muda Ingat Tapak Sejarah Bangsa

Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda, Nadiem Minta Anak Muda Ingat Tapak Sejarah Bangsa

Nasional
Menteri PPPA Harap Desa Ramah Perempuan-Anak Jadi Episentrum Baru Pembangunan Nasional

Menteri PPPA Harap Desa Ramah Perempuan-Anak Jadi Episentrum Baru Pembangunan Nasional

Nasional
Kasus Gratifikasi, KPK Dalami Berbagai Proyek yang Telah Diatur Adik Eks Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara

Kasus Gratifikasi, KPK Dalami Berbagai Proyek yang Telah Diatur Adik Eks Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.