Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Minta CFD Jakarta Disimulasikan Sebelum Dibuka Kembali

Kompas.com - 22/06/2020, 18:22 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta Car Free Day (CFD) di Jakarta disimulasikan terlebih dahulu sebelum dibuka di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

Hal itu disampaikan Muhadjir menanggapi adanya masyarakat yang tak menaati protokol kesehatan di CFD Jakarta di saat pandemi virus corona masih berlangsung.

CFD Jakarta pada Minggu (21/6/2020) dipadati warga yang beraktivitas dan menimbulkan kerumunan di titik tertentu. 

Baca juga: CFD Jakarta Padat, Menko PMK Minta Anies Lakukan Evaluasi

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden sebaiknya kalau akan mengurangi pembatasan untuk sektor-sektor tertentu harus ada simulasi," kata Muhadjir melalui video conference, Senin (22/6/2020).

"Kan ada protokol khusus untuk sektor-sektor tertentu. Nah itu harus dipastikan dalam simulasi sudah berjalan baik. Karena itu Presiden selalu menaruh perhatian sangat tinggi adanya pembukaan-pembukaan wilayah tertentu," ucap Muhadjir.

Ia pun meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan selama berada di ruang publik untuk meminimalisasi penularan Covid-19.

Baca juga: Yurianto Sebut Masyarakat di CFD Jakarta dan Sejumlah Bandara Lupa Physical Distancing

Beberapa di antaranya seperti mengenakan masker, tidak berdesakan dengan menjaga jarak satu sama lain, serta mencuci tangan sesering mungkin.

"Generik itu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, di samping itu kan ada protokol khusus untuk sektor-sektor tertentu," lanjut dia.

Sebelumnya, Muhadjir meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan kepala daerah lainnya untuk melakukan evaluasi atas pembukaan berbagai aktivitas di era new normal pandemi Covid-19.

"Saya mengimbau kepada semua saja yang telah menyetujui adanya pembukaan untuk sektor kegiatan tertentu, supaya kalau ada yang tidak tepat atau yang kurang beres, segera diadakan evaluasi," kata Muhadjir

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com