Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kesehatan atau Ekonomi, Muhadjir Nilai dalam Momen Tertentu Harus Pilih Salah Satu

Kompas.com - 22/06/2020, 18:08 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebutkan, pemerintah terus berupaya menekan penularan virus corona atau Covid-19 sambil tetap memulihkan ekonomi masyarakat.

Namun, Muhadjir mengakui dalam praktiknya terkadang pemerintah memang harus memilih salah satu aspek saja.

"Pilihan ini kan memang tidak bisa dua-duanya gitu. Di lapangan bisa saja dalam dalam momen-momen tertentu harus memilih salah satu," kata Muhadjir kepada wartawan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Baca juga: Jokowi: Ekonomi Negara Eropa Bisa Minus 17 Persen karena Lockdown Terlalu Lama

Muhadjir mengaku datang ke Istana untuk melapor seputar penanganan Covid-19.

Ia pun dimintai laporan soal dampak dari pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini.

Muhadjir pun menjelaskan ke Jokowi bahwa pelonggaran PSBB otomatis memiliki konsekuensi, termasuk kemungkinan adanya kenaikan kasus positif. Namun, di sisi lain pelonggaran PSBB juga bisa mengairahkan perekonomian.

"Ini memang pilihannya kan harus berimbang antara kita harus segera memulihkan ekonomi di satu sisi, tapi kita juga harus tetap berupaya agar pertumbuhan Covid-19 ini tidak naik, landai, syukur bisa turun," ucap dia.

Baca juga: Prabowo: Kita Hidupkan Kembali Ekonomi...

Muhadjir menilai, yang terpenting protokol kesehatan ketat diterapkan ketika akan membuka sektor-sektor tertentu.

Ia menyebutkan, Presiden Jokowi sejak awal sudah memberi arahan bahwa pembukaan sektor tertentu harus didahului dengan simulasi.

Namun, Muhadjir juga mengakui dalam pelaksanaannya akan muncul anomali.

"Biasanya memang kalau tahap pertama pertama itu kan pasti ada hal-hal yang terjadi yang di luar perhitungan. Ya seperti waktu kita membuka vandara misalnya. Satu-dua hari terjadi apakah terjadi anomali dan tapi setelah itu sudah bisa kita evaluasi," ucapnya.

Baca juga: Kemenko Perekonomian Sebut Kesehatan Jadi Pertimbangan Buka 9 Sektor Ekonomi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com