Kesehatan atau Ekonomi, Muhadjir Nilai dalam Momen Tertentu Harus Pilih Salah Satu

Kompas.com - 22/06/2020, 18:08 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2020). Rapat yang juga diikuti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto membahas penanggulangan defisit dana jaminan sosial BPJS Kesehatan dan perbaikan tata kelola sistem layanan kesehatan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2020). Rapat yang juga diikuti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto membahas penanggulangan defisit dana jaminan sosial BPJS Kesehatan dan perbaikan tata kelola sistem layanan kesehatan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebutkan, pemerintah terus berupaya menekan penularan virus corona atau Covid-19 sambil tetap memulihkan ekonomi masyarakat.

Namun, Muhadjir mengakui dalam praktiknya terkadang pemerintah memang harus memilih salah satu aspek saja.

"Pilihan ini kan memang tidak bisa dua-duanya gitu. Di lapangan bisa saja dalam dalam momen-momen tertentu harus memilih salah satu," kata Muhadjir kepada wartawan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Baca juga: Jokowi: Ekonomi Negara Eropa Bisa Minus 17 Persen karena Lockdown Terlalu Lama

Muhadjir mengaku datang ke Istana untuk melapor seputar penanganan Covid-19.

Ia pun dimintai laporan soal dampak dari pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini.

Muhadjir pun menjelaskan ke Jokowi bahwa pelonggaran PSBB otomatis memiliki konsekuensi, termasuk kemungkinan adanya kenaikan kasus positif. Namun, di sisi lain pelonggaran PSBB juga bisa mengairahkan perekonomian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini memang pilihannya kan harus berimbang antara kita harus segera memulihkan ekonomi di satu sisi, tapi kita juga harus tetap berupaya agar pertumbuhan Covid-19 ini tidak naik, landai, syukur bisa turun," ucap dia.

Baca juga: Prabowo: Kita Hidupkan Kembali Ekonomi...

Muhadjir menilai, yang terpenting protokol kesehatan ketat diterapkan ketika akan membuka sektor-sektor tertentu.

Ia menyebutkan, Presiden Jokowi sejak awal sudah memberi arahan bahwa pembukaan sektor tertentu harus didahului dengan simulasi.

Namun, Muhadjir juga mengakui dalam pelaksanaannya akan muncul anomali.

"Biasanya memang kalau tahap pertama pertama itu kan pasti ada hal-hal yang terjadi yang di luar perhitungan. Ya seperti waktu kita membuka vandara misalnya. Satu-dua hari terjadi apakah terjadi anomali dan tapi setelah itu sudah bisa kita evaluasi," ucapnya.

Baca juga: Kemenko Perekonomian Sebut Kesehatan Jadi Pertimbangan Buka 9 Sektor Ekonomi



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Kasus Tabung Oksigen Palsu: Dimodifikasi dari APAR hingga Terjual 20 Unit

Fakta Kasus Tabung Oksigen Palsu: Dimodifikasi dari APAR hingga Terjual 20 Unit

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X