KILAS

Mensos Minta Pendamping PKH Miliki Pengetahuan Luas dalam Jalankan Tugasnya

Kompas.com - 22/06/2020, 17:47 WIB
Kemensos dan jajarannya dalam Diklat P2K2 PKH melalui video conference di Kantor Kemensos RI, Senin (22/06/2020). Dok. Humas BP3SKemensos dan jajarannya dalam Diklat P2K2 PKH melalui video conference di Kantor Kemensos RI, Senin (22/06/2020).

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia (RI) Juliari Batubara menuntut Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memiliki pengetahuan luas, keterampilan memadai dan sikap yang baik dalam menjalankan tugasnya

Hal tersebut diungkapkan Mensos dalam Pendidikan dan Latian (Diklat) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) PKH melalui video conference di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Senin (22/06/2020).

Oleh karena itu, Mensos menilai, Diklat Pendidikan dan Pelatihan P2K2 atau Family Development Session (FDS) ini sangat diperlukan.

“SDM kesejahteraan sosial (kesos) termasuk pendamping PKH ini adalah wajahnya Kemensos di lapangan," kata Mensos membuka sambutanya.

Baca juga: Kemensos Percepat Penyaluran Bansos di Jawa Tengah

Menurut dia, apabila para sumber daya manusia (SDM) ini cakap berkelakuan baik, sopan dan santun, tentunya akan membangun kesan baik dari masyarakat terhadap Kemensos.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, ia mengungkapkan, Badan Pendidikan Peneltian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) dalam tahun 2020 ini akan melakukan Diklat P2K2 atau FDS untuk 9.255 pendamping PKH.

"Diklat P2K2 atau FDS ini dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif," kata Mensos seperti dalam keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut, Mensos mengungkapkan, proses pembelajaran tersebut akan dilakukan dengan mengemas kurikulum yang lebih mengedepankan praktek 12 hari dibandingkan teori 8 hari.

Baca juga: Kemensos: Lansia Perlu Dipenuhi Kebutuhan Dasar agar Terhindar dari Paparan Covid-19

"Cara tersebut akan menggunakan sistem e–learning dengan perbandingan 104 Jaminan Pensiun (JP) per 60 persen luar Jaringan dan 61 JP per 40 persen dalam jaringan," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S), Syahabuddin menjelaskan, pelaksanaan P2K2 atau FDS dilakukan melalui proses pendampingan dalam pertemuan bulanan

"Jika pendamping PKH tidak hanya berperan sebagai petugas yang memonitor kepatuhan KPM tetapi juga berperan sebagai fasilitator, motivator dan lainnya yang dilaksanakan secara rutin dengan menggunakan metode yang tepat," jelasnya.

Sebagai informasi, Mensos juga membuka Diklat P2K2 atau FDS di dua Balai Besar Pendidikan Kesejahteraan Sosial yaitu Balai Besar Pendidikan Kesejahteraan Sosial Bandung dan Makassar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X