Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Panutan Sulendrakusuma, Deputi KSP Bidang Perekonomian

Kompas.com - 22/06/2020, 12:37 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melantik Panutan S. Sulendrakusuma sebagai Deputi III KSP bidang Perekonomian.

Pelantikan berlangsung pada Senin (22/6/2020) pagi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pelantikan tersebut sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2020 yang diteken pada 15 Juni lalu.

Berbeda dengan sejumlah deputi KSP lainnya, Panutan merupakan orang baru di lingkar Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Jaleswari Pramodhawardani, Peneliti LIPI yang Dua Periode jadi Deputi KSP

Sebelum masuk istana, Panutan dikenal sebagai akademisi bidang ekonomi.

Ia pernah menjabat sebagai Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Kalbe.

Panutan meraih dua gelar sarjana strata satu dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran dan Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (UI).

Gelar magister teknik dan manajemen industri diperolehnya dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Ia juga meraih gelar doktor bidang manajemen keuangan dari UI.

Panutan sendiri lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 17 Oktober 1967.

Dalam sambutan pada acara pelantikan, Moeldoko menegaskan, amanah diberikan atas dasar sebuah prestasi.

Baca juga: Profil Juri Ardiantoro, Eks Ketua KPU yang Menjabat Deputi IV KSP

Sebab, jabatan deputi di lingkungan KSP adalah sebuah penilaian yang panjang.

"Saya ingin membangun tradisi agar regenerasi dalam KSP menjadi baik, Semua punya kesempatan menjadi deputi," kata Moeldoko dikutip dari siaran pers resmi KSP.

"Organisasi ini agar berjalan lebih baik, tidak ada penilaian yang subyektif bukan atas dasar suka atau tidak suka," ujar dia.

Menurut Moeldoko, jabatan deputi di KSP memiliki tanggung jawab sangat besar dalam membantu kerja Presiden dan Wakil Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com