Penjelasan Nadiem soal Keringanan UKT bagi Mahasiswa PTN dan PTS

Kompas.com - 22/06/2020, 12:23 WIB
Mendikbud Nadiem Anwar Makarim pada acara media briefing Adaptasi Sistem Pendidikan selama Covid-19, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/5/2020). Dok. KemendikbudMendikbud Nadiem Anwar Makarim pada acara media briefing Adaptasi Sistem Pendidikan selama Covid-19, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebutkan, keringanan uang kuliah tunggal ( UKT) diatur dalam regulasi baru yakni Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020.

Dalam peraturan itu, mahasiswa perguruan tinggi negeri ( PTN) di masa pandemi Covid-19 bisa mendapat keringanan, khususnya mereka yang terdampak finansial akibat wabah virus corona.

"Kami telah mengeluarkan Permendikbud nomor 25 tahun 2020, ini yang menberikan ketentuan hukum yang jelas bagi PTN yang menerima mandat mereka melakukan keringanan UKT sesuai kemampuan ekonomi masing-masing," kata Nadeim dalam raker dengan Komisi X secara virtual, Senin (22/6/2020).

Baca juga: Ini Bentuk Keringanan UKT untuk Mahasiswa di Masa Pandemi Covid-19

Nadiem mengatakan, dalam Permendikbud tersebut diatur bahwa mahasiswa tidak wajib membayar UKT, apabila sedang cuti atau tidak mengambil SKS sama sekali.

" Mahasiswa tidak wajib membayar UKT, jika sedang cuti kuliah atau dia tidak mengambil SKS sama sekali, misal dia hanya menunggu kelulusan ini tidak boleh diwajibkan bayar UKT," kata Nadiem.

Nadiem juga mengatakan, mahasiswa pada masa akhir semester, hanya membayar UKT paling tinggi 50 persen, apabila mengambil SKS kurang dari 6 SKS.

"Terutama untuk semester 9 bagi S1 dan semester 7 bagi D3," ujarnya.

Baca juga: Kemendikbud Anggarkan Rp1 Triliun untuk Dana Bantuan UKT

Nadiem menegaskan, Permendikbud tersebut sudah dikoordinasikan dengan PTN di seluruh Indonesia dan sudah dijalankan antara lain di UGM, IPB hingga Universitas Negeri Semarang.

"Kami apresisi kami dengan PTN seperti UGM, IPB, UNY, UNS, dan juga Universitas Negeri Semarang yang sudah ambil langkah untuk relaksasi UKT, jadi bukan hanya kebijakan tapi ini kita dorong rektor untuk segera melakukan dalam beberapa opsi yang sudah diberikan ini," ujarnya.

Sementara untuk perguruan tinggi swasta ( PTS), Nadiem mengatakan, Kemendikbud memberikan bantuan sebesar Rp 1 triliun untuk dana UKT.

Baca juga: Mahasiswa Tingkat Akhir Cukup Bayar 50 Persen UKT, Ini Ketentuannya

"Kami bukan hanya memberikan kebijakan, tapi langsung turun tangan dan merelokasikan bantuan Rp 1 triliun, terutama untuk PTS," ucapnya.

Nadiem mengatakan, bantuan dana UKT diberikan sebanyak 410.000 mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS), di luar 467.000 mahasiswa Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.

"Kami bantu sekitar 400.000 mahasiswa yang diluar bidikmisi. Jadi, ini nama-nama tambahan yang terpukul secara ekonomi yang rentan drop out yang kalau terjadi enggak bisa lulus dari angkatan mereka," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Nasional
Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Nasional
Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X