Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Daerah yang Menerapkan New Normal Harus Kondusif

Kompas.com - 22/06/2020, 12:15 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, daerah yang akan menerapkan tatanan normal baru harus dipastikan kondusif.

Kondusif yang dimaksud adalah daerah tersebut sudah siap menjalankan protokol kesehatan yang ketat untuk memulai aktivitas ekonominya.

"Daerah yang akan memulai aktivitas ekonomi dalam tatanan normal baru harus dipersiapkan dengan baik," ujar Ma'ruf saat membuka acara Penganugerahan Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (22/6/2020).

"Wilayahnya harus dipastikan kondusif selain kegiatan ekonominya harus dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat,"lanjut Ma'ruf.

Baca juga: Bamsoet Sebut New Normal Jadi Jalan Keluar Resesi Ekonomi

Dalam mempersiapkan kehidupan baru, kata dia, terdapat syarat-syarat yang dikeluarkan organisasi kesehatan dunia (WHO).

Hal tersebut dikeluarkan supaya tatanan normal baru yang produktif tetapi aman Covid-19 bisa terlaksana.

Syarat tersebut adalah penularan virus yang sudah terkendali, dengan rasio penyebaran (Ro) dalam satu wilayah di bawah satu selama dua minggu berturut-turut.

"Kemudian, tersedianya layanan dan sistem kesehatan untuk menangani kasus Covid-19 baru dan kemampuan melakukan pelacakan dengan kecukupan jumlah pelaksanaan testing," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Selain itu, perubahan perilaku masyarakat dalam kondisi tatanan baru juga menjadi suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi.

Baca juga: Persiapkan Kompetensi Ilmu Data Science untuk Hadapi New Normal

Perubahan perilaku tersebut adalah dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dalam setiap kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Antara lain, kewajiban untuk memakai masker, physical distancing, selalu mencuci tangan, dan berperilaku hidup sehat.

"Tentu, untuk menerapkan ini semua kedalam kegiatan ekonomi membutuhkan inovasi dan terobosan agar tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 dapat terlaksana," kata dia.

Oleh karena itu, inovasi setiap daerah pun dibutuhkan dalam rangka mempersiapkan tatanan baru tersebut.

Menurut dia, inovasi akan menjadi kunci keberhasilan dari suatu daerah agar aman dari Covid-19 tetapi tetap produktif.

Baca juga: Tips Mengelola Uang untuk Single Parents di Era New normal

Wapres Ma'ruf Amin pun menghargai insiatif Kemendagri untuk memperkuat kesiapan daerah memasuki tatanan normal baru dengan menggelar lomba inovasi daerah dalam tatanan normal baru tersebut.

"Semua inovasi ini merupakan sumbangan bagi daerah dan sektor ekonomi lain untuk dapat segera menyiapkan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19," kata dia.

Beberapa sektor yang dilombakan sebagai inovasi tersebut, antara lain sektor pasar tradisional, pasar modern, wisata, hotel, restoran, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan transportasi umum.

Setiap daerah yang berhasil juara baik di setiap sektor, klaster, dan pemenang favorit mendapatkan hadiah sebesar Rp 3 miliar bagi juara 1, Rp 2 miliar bagi juara 2, dan Rp 1 miliar bagi juara 3.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com